
Industri galangan kapal Indonesia menegaskan kesiapannya dalam membangun berbagai jenis kapal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketua Umum Institut Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Anita Puji Utami, memastikan bahwa pemerintah tidak perlu meragukan kapasitas galangan kapal dalam negeri, baik dari segi ketersediaan ruang produksi maupun sumber daya manusia.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kemarahan Presiden Prabowo Subianto setelah mengetahui banyak galangan kapal Indonesia yang menganggur akibat minimnya pesanan, baik dari pemerintah, BUMN, maupun sektor swasta.
"Dock space untuk pembangunan kapal baru di galangan dalam negeri banyak yang menganggur akibat sepinya order dalam beberapa tahun terakhir," ujar Anita. Padahal, industri galangan kapal telah menginvestasikan dana besar untuk membangun fasilitas produksi, terutama sejak diterapkannya kebijakan asas cabotage yang meningkatkan kebutuhan kapal dalam negeri.
Baca Juga: Iperindo Dorong Kemandirian Industri Galangan Kapal untuk Dukung Indonesia Emas 2045
Anita juga mengungkapkan bahwa galangan kapal Indonesia sudah berpengalaman dalam membangun berbagai jenis kapal, termasuk tanker, bulk carrier, kapal kontainer, tug and barge, hingga kapal perang seperti offshore patrol vessel, light frigate, dan kapal selam. Saat ini, industri galangan nasional memiliki kapasitas membangun sekitar 900 kapal per tahun dengan 24.000 dock space untuk reparasi kapal.
Iperindo telah mengidentifikasi kebutuhan kapal dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Bea Cukai, Basarnas, Bakamla, serta pemerintah daerah. Selain itu, permintaan kapal juga datang dari sejumlah BUMN, termasuk PT Pertamina, PT Pelindo, PT PLN, PT Bukit Asam, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelni.
Dalam upaya mengatasi tantangan yang dihadapi industri galangan kapal, Anita meminta agar kementerian, lembaga, dan BUMN lebih mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memprioritaskan produksi kapal dalam negeri.
"Pembangunan kapal pada galangan dalam negeri akan memberikan multiplier effect yang luas terhadap sektor ekonomi lainnya seperti industri komponen, asuransi, perbankan, jasa survei, biro klasifikasi, dan sebagainya, dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%," tegasnya.
Anita juga menyoroti bahwa industri galangan kapal adalah sektor padat karya, padat modal, dan padat teknologi yang mampu mengurangi angka pengangguran serta mendukung program pengentasan kemiskinan. Selain itu, keberadaan industri ini juga akan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar lokasi galangan kapal, sehingga turut meningkatkan perekonomian daerah.
Baca Juga: Wajib Pasang, Ini Manfaat VMS Bagi Kapal Perikanan
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden RI sekaligus CEO Arsari Group, mengungkapkan kemarahan Prabowo setelah mengetahui bahwa banyak permintaan kapal di Indonesia justru dipenuhi dengan produk impor. Bahkan, beberapa BUMN masih mengandalkan kapal dari luar negeri.
"Galangan kapal yang dipakai harus di dalam negeri. Kalau kita bangun ke luar negeri, GDP negara itu yang hidup. Kita mau growth di dalam negeri," tegas Hashim.
Ia mengakui bahwa selama ini kapal buatan dalam negeri kerap dianggap lebih mahal dibandingkan kapal impor. Namun, menurutnya, hal ini bukan semata karena faktor produksi, melainkan akibat regulasi yang berbelit.
"Selalu ada alasan, kapal luar negeri lebih murah. Kita periksa kenapa barang kita lebih mahal. Ternyata karena aturan dan perizinan yang dibuat oleh ya kita ngerti lah. Kalau kita pangkas dan hapus-hapuskan, dan kita kasih insentif untuk produsen galangan kapal, ternyata ya mungkin bisa," ujar Hashim.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri
Advertisement