Menkomdigi Nilai Efisiensi Anggaran Jadi Peluang Perkuat Transformasi Digital yang Efisien dan Inovatif

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melihat efisiensi anggaran yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebagai momentum untuk membuktikan bahwa efektivitas program lebih penting daripada sekadar besaran anggaran.

Menkomdigi Meutya Hafid menilai efisiensi anggaran yang mencapai Rp 4,49 triliun atau 58,17 persen dari pagu alokasi tahun 2025 menjadi peluang untuk memperkuat  transformasi digital di Indonesia yang efisien dan inovatif.

Baca Juga: Perkuat Perlindungan Anak dari Konten Berbahaya di Internet, Menkomdigi Ambil Langkah Tegas Ini

Meutya Hafid menyampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

"Efisiensi bukan berarti stagnasi. Kita tidak sekadar memangkas angka, tetapi merancang strategi baru agar digitalisasi tetap berdampak langsung bagi masyarakat," ujarnya, dikutip dari siaran pers Komdigi, Rabu (5/2).

Sebagai langkah nyata, Kementerian Komdigi akan melakukan re-prioritisasi program dan anggaran, memastikan bahwa program yang langsung menyentuh kepentingan publik tetap berjalan optimal.

Menkomdigi menjelaskan bahwa efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan belanja, melainkan upaya untuk menemukan pola kemitraan baru, mengoptimalkan kerja sama, dan meningkatkan efektivitas implementasi program.

"Kita mencari cara agar program prioritas tetap berjalan, bahkan dengan pendekatan yang lebih inovatif. Ini tantangan menarik," tegasnya.

Salah satu perhatian khusus dalam efisiensi ini adalah penurunan anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga 90%. Menkomdigi menegaskan bahwa hal ini akan dikaji lebih lanjut apakah berdampak signifikan atau justru menjadi peluang efisiensi lebih lanjut.

"Apakah kita masih butuh kertas sebanyak itu? Atau justru efisiensi ini mendorong kita menuju pemerintahan digital yang lebih efektif?" ungkap Meutya.

Selain itu, ia juga telah memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi ini tetap sejalan dengan kebutuhan digitalisasi nasional.

Dalam rapat tersebut, Menkomdigi menegaskan bahwa program prioritas yang berdampak pada layanan publik dan keamanan digital tidak boleh tercederai. Beberapa program yang akan tetap menjadi fokus utama di antaranya:

1. Penguatan pengawasan ruang digital untuk memberantas judi online dan konten negatif yang mengancam masyarakat, terutama anak-anak.

2. Transformasi digital di sektor pelayanan publik, memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses informasi yang cepat dan akurat.

3. Peningkatan literasi digital, agar masyarakat semakin cakap dan aman dalam memanfaatkan teknologi.