Kemitraan Sawit Jadi Kunci Kesejahteraan Petani di Tengah Dinamika Kebijakan

Kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit menjadi strategi utama dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani. Pola kemitraan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 ini mengedepankan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dilansir dari laman Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Kamis (6/2/2025), pemerintah telah mengembangkan skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sejak 1977 dengan berbagai model seperti PIR Khusus, PIR Transmigrasi, serta PIR Revitalisasi. Dalam skema ini, perusahaan berperan sebagai inti yang membina, membimbing, serta menampung hasil perkebunan petani plasma.

Baca Juga: Pelatihan Auditor ISPO Dukung Keberlanjutan Industri Sawit Indonesia

Keberhasilan skema ini tercermin dalam peningkatan luas perkebunan sawit rakyat yang awalnya hanya 6 ribu hektare pada 1980 menjadi 6,8 juta hektare pada 2021. Pangsa pasar petani sawit rakyat pun melonjak dari 2% menjadi 40% pada periode yang sama.

Baca Juga: Pekebun Sawit Dihadapkan pada Tantangan Ketersediaan Bibit Unggul

Namun, industri sawit menghadapi tantangan besar dengan diberlakukannya Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang moratorium pembukaan lahan sawit baru. Selain itu, isu lingkungan seperti deforestasi dan konflik agraria juga menjadi perhatian dalam pengembangan kebun plasma.

“Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 memperkenalkan kebijakan baru yang lebih fleksibel. Kini, perusahaan perkebunan tetap diwajibkan membangun kebun masyarakat seluas 20% dari lahan yang mereka kelola, tetapi kewajiban ini juga dapat dikonversi dalam bentuk usaha produktif lain seperti peremajaan kebun, hilirisasi, dan pengembangan infrastruktur pertanian,” papar GAPKI.