Tarif Impor Trump ke China Buka Potensi Relokasi Basis Produksi, Indonesia Bisa Kebanjiran Investasi!

Rencana penerapan tarif impor sebesar 10% oleh Amerika Serikat terhadap produk asal China diprediksi akan berdampak besar pada pergeseran basis produksi global. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri, menilai bahwa Indonesia berpotensi menjadi tujuan relokasi produksi dari China, asalkan iklim investasi dan kepastian usaha di dalam negeri dapat diperbaiki.

“Dengan penerapan tarif 10% terhadap China dan juga ada perang dagang antara Amerika dengan China, bukan tidak mungkin basis produksi akan berpindah dari China ke negara-negara yang tidak dikenakan tarif impor. Salah satunya Indonesia,” ujar Chatib Basri, di Istana Negara, Kamis (6/2/2025). 

Ia menambahkan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang ini dengan melakukan reformasi kebijakan. “Pentingnya perbaikan iklim investasi, konsistensi dari kebijakan, kepastian usaha. Karena kalau ini yang terjadi, maka posisi Indonesia sebetulnya bisa diuntungkan,” jelasnya.

Baca Juga: Diterima Presiden Prabowo, DEN Sampaikan Rekomendasi Terkait Kebijakan Trump dan Dampaknya ke Indonesia

Selain Indonesia, Vietnam juga menjadi negara tujuan utama relokasi produksi. Namun, jika Vietnam mengalami kelebihan kapasitas, Indonesia dapat menjadi pilihan berikutnya. “Ada semacam simulasi yang dilakukan, dari perhitungannya itu menguntungkan Indonesia. Tetapi syaratnya adalah bahwa kita harus melakukan reformasi. Tanpa itu, kita belum bisa mendapatkan manfaatnya,” tegas Chatib.

Baca Juga: Tarif Trump Bersifat Politis, Investor Wall Street Menjadi Optimis

Terkait sektor-sektor investasi yang berpotensi masuk ke Indonesia akibat kebijakan tarif ini, Chatib menyebut bahwa semua industri yang terdampak tarif impor AS akan mencari lokasi produksi baru dengan biaya lebih rendah.

“Saya kira semua sektor yang oleh Amerika dikenakan tarif dia akan cari. Karena Anda bayangkan saja, kalau 10% itu kan margin Anda 10% berbeda. Kalau dinaikkan lebih tinggi lagi dia akan cari basis yang paling murah. Jadi itu bisa terjadi pada manufaktur, bisa terjadi juga pada berbagai industri,” paparnya.

Untuk memanfaatkan peluang ini, Chatib menekankan perlunya digitalisasi antar-lembaga pemerintah guna mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan daya saing investasi Indonesia. “Kalau digitalisasi di antara lembaga pemerintah itu bisa berjalan sehingga prosesnya menjadi jauh lebih cepat,” ujarnya.