Pembangunan IKN Tetap Berjalan Meski Anggaran Sempat Diblokir

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim jika pembangunan IKN akan terus berlanjut kendati anggaran dari pemerintah pusat sempat diblokir. Pihak otorita sendiri menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat proyek strategis nasional (PSN) ini

Dalam keterangannya, Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung, memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan meskipun dengan anggaran yang lebih minim.

"Kami tetap berjalan. Anggaran operasional tetap tersedia," ujarnya dikutip Minggu, (9/2/2025).

Pihaknya berkomitmen tetap melanjutkan proyek tersebut dengan prioritas pada pembangunan tiga elemen utama di IKN yakni eksekutif, yudikatif, serta legislatif. Selain itu, Istana Presiden dan kantor kepresidenan sudah dalam tahap pembangunan, sementara infrastruktur DPR, MPR, dan Mahkamah Agung akan menyusul.

Baca Juga: Bertemu UE-ABC, Menko Airlangga Sampaikan Iklim Investasi Indonesia Lebih Kondusfif

Investasi Jadi Tulang Punggung

Lebih lanjut, Onesimus menyebut bahwa pembangunan IKN sejatinya tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Menurut dia, APBN hanya 20% dari total kebutuhan saja, sementara 80% sisanya berasal dari investasi.

Onesimus menyebut ada beberapa investor yang telah menunjukkan komitmen mereka di antaranya Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika. 

Selain itu, Australia berencana membangun sekolah internasional di IKN, serta berbagai kedutaan besar dan lembaga keuangan dunia dijadwalkan menghadiri Nusantara International Partnership dalam waktu dekat.

Komitmen terhadap Lingkungan

Onesimus juga memastikan bahwa dalam aspek lingkungan, semua proyek pembangunan di IKN wajib memenuhi aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Semua pembangunan di IKN harus melalui AMDAL. Jika tidak, berarti kegiatan tersebut ilegal," tegasnya.

Dia juga merinci bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran tahap II sebesar Rp48 triliun untuk pembangunan IKN dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Target Pemindahan Ibu Kota pada 2028

Sebagai informasi, Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar dalam Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Jakarta menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN akan tetap berlangsung sesuai rencana pada tahun 2028. 

"Itu sudah menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Strategi penyelesaiannya ada di Kementerian Pekerjaan Umum," ungkap Bahlil.

Pemerintah optimistis pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana dengan dukungan penuh dari investor, pemerintah, dan masyarakat.