Dukung Pengembangan Desa Wisata Bahari untuk Ekonomi Pesisir dan Keberlanjutan, Ini Upaya KKP

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo menyampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat pertumbuhan ekonomi biru, yang menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo, melalui pengembangan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari).

Ia mengatakan Direktorat Jasa Kelautan di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) sejak 2016 telah melaksanakan berbagai program strategis untuk mengoptimalkan potensi wisata bahari di Indonesia.

Baca Juga: Indonesia Diharapkan Capai Swasembada Garam pada 2027, Ini Langkah Konkret KKP

Hingga akhir 2024, sebanyak 108 kawasan desa pesisir telah menerima bantuan sarana wisata bahari.

Dirinya menegaskan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari, pengelolaan program ini menjadi lebih terstruktur. 

Konsep Dewi Bahari mengintegrasikan pengelolaan wisata berbasis masyarakat dengan kearifan lokal, upaya konservasi, serta penguatan kewirausahaan di sektor wisata.

“Pengembangan desa wisata bahari bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut, tapi juga memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, " Ujarnya, dikutip dari siaran pers KKP, Senin (10/2).

Ekonomi dan Keberlanjutan

Direktur Jasa Kelautan, Miftahul Huda, mengungkapkan dukungan KKP tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga pemberian fasilitas fisik. 

“Kami telah menyalurkan bantuan berupa perahu, alat snorkeling, kios kuliner, hingga peralatan selam. Bahkan pelatihan pengelolaan usaha juga diberikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara profesional,” ungkapnya.

Sejak diluncurkan pada 2020, program Dewi Bahari menunjukkan capaian signifikan. Hingga 2024, sebanyak 23 Desa Wisata Bahari telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen PKRL Nomor 53 Tahun 2023, dengan tambahan 7 desa baru yang akan ditetapkan tahun ini.