Presiden Prabowo Instruksikan Stabilitas Harga Sembako Jelang Ramadan dan Idul Fitri

Presiden Prabowo Subianto meminta agar harga sembilan bahan pokok (sembako) tetap stabil jelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 2025 demi kesejahteraan masyarakat.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah, melalui Kementan berkomitmen untuk selalu menjaga kestabilan harga pangan guna mencegah lonjakan harga yang dapat membebani rakyat.

“Atas arahan Presiden, sembilan bahan pokok harus distabilkan harganya. Ini penting agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” ujar Mentan saat membuka Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Baca Juga: Bapanas Tekankan Keseimbangan Harga Pangan Penting untuk Petani dan Konsumen

Adapun rakortas tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan diantaranya Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa BUMN pangan seperti PTPN, ID FOOD, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Dalam agenda tersebut, Amran menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga beras yang merupakan salah satu komoditas strategis. Dirinya memastikan bahwa stok beras di Bulog saat ini mencapai 2 juta ton sehingga tidak ada alasan bagi harga beras untuk melonjak.

Baca Juga: Mentan Andi Amran Sulaiman: Kawal Swasembada Pangan, Jauhi Korupsi!

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memastikan bahwa ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi stabil dan aman jelang Ramadan 2025.

“Berdasarkan proyeksi neraca pangan periode Januari–Desember 2025, ketersediaan 12 komoditas pangan strategis diproyeksikan cukup,” ungkapnya.

Di sisi lain, dirinya juga menyebut bahwa carry over stok beras di awal tahun 2025 mencapai 8 juta ton, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog sebesar 1,9 juta ton.

Dengan jumlah ini, ucap Arief, pemerintah memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan intervensi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di berbagai daerah.