Sri Mulyani Minta Tak Hanya Andalkan APBN dan APBD untuk Pembangunan

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing.

Dia menilai, ketergantungan penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa memperlambat proses pembangunan di suatu wilayah.

Sri Mulyani menekankan bahwa banyak skema pembiayaan yang bisa dikolaborasikan dengan sektor swasta. Ia mengapresiasi daerah-daerah yang telah berinovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif.

"Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur tidak selalu 100 persen bergantung pada APBD atau APBN. Kalau hanya mengandalkan itu, prosesnya bisa sangat lama," ujar Sri Mulyani, dalam sambutannya di acara Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang dikutip Senin (24/2/2025). 

Baca Juga: Momen Bersejarah, Pelantikan Serentak Kepala Daerah di Indonesia

Menurut Sri Mulyani, berbagai sektor seperti pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta layanan rumah sakit dapat dibiayai dengan skema inovatif yang melibatkan pihak swasta.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sendiri telah menyediakan berbagai instrument keuangan untuk mendukung kreativitas pembiayaan daerah.

Kendati demikian dia mengingatkan bahwa inovasi dalam pembiayaan juga selaras dengan kerja keras, komitmen, serta keahlian dalam pengelolaan keuangan. Apabila ada keraguan dalam menerapkan skema tersebut, kata dia, maka dia menyarankan Pemda terkait untuk berkonsultasi  dengan Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahkan aparat penegak hukum terkait.

"Selama langkah yang diambil bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, dan perbaikan kesejahteraan, maka tidak perlu khawatir," tambahnya.

Baca Juga: Ditanggung Kemendagri, Biaya Retreat Kepala Daerah di Magelang Jauh Lebih Efisien

Dia berharap, melalui kegiatan retret yang diadakan Kemendagri ini, kepala daerah dapat memperkuat komunikasi dan berkolaborasi dalam mencari solusi pembiayaan pembangunan.

"Kementerian Keuangan akan terus mendukung kepala daerah dalam membangun wilayahnya dengan memanfaatkan keuangan negara secara efektif demi kemajuan Indonesia," pungkasnya.