Kepala BGN Ungkap 3 Peran Daerah dalam Program MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan 3 peran daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi diterapkan Pemerintah pada Januari lalu.

Peran pertama, kata Dadan, untuk menyiapkan infrastruktur penunjang kelancaran MGG. "Kedua, meningkatkan atau membina rantai pasok, petani peternak nelayan agar rantai pasok lokal bisa terpenuhi," imbuhnya, dikutip Sabtu (1/3).

Baca Juga: Menkop Yakin Koperasi Jasa Pinsar Petelur Nasional Dapat Jadi Bagian Program MBG

Ketiga, malakukan pendampingan bersama BGN, terutama penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Dadan pun mengatakan terdapat sumbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program MBG.

"Jawa Timur sudah menyiapkan Rp700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp99 miliar. Tapi kami arahkan bukan untuk makan bergizinya tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok dan juga nanti pendampingan-penampingan," ucapnya.

Namun, kata Dadan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak diwajibkan untuk menyediakan anggaran bagi program MBG, karena merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

"Tidak ada kewajiban. Kalau yang tidak mampu gausah. Karena ini program pusat dan pak presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup," jelasnya. 

"Bahkan untuk daerah-daerah terpencil, nanti infrastrukturnya dari badan gizi. Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget," lanjutnya.