
Demi mengoptimalkan sektor perkebunan kelapa sawit, Pemprov Riau berencana membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Gubernur Riau Abdul Wahid meminta Dinas Perkebunan Riau mengkaji wacana memanfaatkan core bisnis yang sudah terbentuk.
"Saya minta Pak Kadis Perkebunan (Syahrial Abdi) membuat formulasinya, kita akan mendirikan BUMD Perkebunan. Mudah-mudahan dalam waktu tak lama, Pak Kadis sudah melakukan kajian dengan luasan yang ada," kata Gubernur Riau Abdul Wahid usai mengunjungi Dinas Perkebunan Provinsi Riau Di Kota Pekanbaru, Rabu (5/3).
Wahid mengatakan, gagasan penggarapan sektor perkebunan sawit, lebih pada pemanfaatan lahan usaha yang sebelumnya bermasaah secara hukum.
Menurutnya, gugatan pemerintah yang sudah dimenangkan di pengadilan dan berstatus inkrah secara hukum, harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
"Tadi ada laporan dari Pak Yanto (Wakil Gubernur), bahwa sudah ada ada yang inkrah. Nanti diambil daerah kita kelola melalui badan usaha," tegas Wahid.
Kendati begitu, sektor perkebunan sawit yang bakal dikelola belum dirincikan. Wahid berharap, upaya ini dapat menjadi peluang bisnis baru sebagai sumber pendapatan bagi daerah nantinya.
Baca Juga: Cuan dari Sawit! SSMS Targetkan Laba Rp1,2 Triliun, Saham Berpotensi Melonjak
"Kita upayakan, makanya kita minta formulasinya dulu dari Pak Kadis," ujarnya.
Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi menyatakan siap menindaklanjuti harapan Gubernur, termasuk kajian potensi dan lahan sawit yang bakal digarap.
"Salah satu BUMD Riau, PT Sarana Pembamgunan Riau (SPR) memiliki anak usaha bernama SPR Trada. Upaya yang sudah dilakukan anak perusahaan ini menjajaki peluang bisnis di industri peternakan sapi perah di Riau," ujarnya.
Apakah SPR Trada bisa mengcover gagasan Gubernur untuk mengelola perkebunan. Syahrial belum bisa memastikan. Karena itu, menurutnya, perlunya pengkajian lebih mendalam sebelum keputusan diambil.
Baca Juga: Mengenal Minyak Sawit, Minyak Nabati Paling Produktif di Dunia
Baca Juga: Perkebunan Sawit Bukan Sumber Utama Deforestasi Dunia, Ini Faktanya!
"Yang jelas harus sesuai core bisnisnya. Atau kita bentuk BUMD yang baru. Nanti kita tindaklanjuti hasil kajian kepada gubernur," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sahril Ramadana
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait:
Advertisement