Kemenko Perekonomian dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Sinergikan Berbagai Program Hadapi HBKN Ramadan dan Idulfitri

Secara nasional, pada Februari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,48% (mtm) atau 0,09% (yoy), khususnya masih dipengaruhi kebijakan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 2200 VA selama Januari dan Februari 2025. Sejalan dengan capaian inflasi nasional, Provinsi Kalimantan Utara mengalami deflasi sebesar 0,17% (mtm) atau 0,49% (yoy).

“Di tengah tren deflasi yang terjadi, kita bisa memanfaatkan momentum saat ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TPID dan TP2DD) Provinsi Kalimantan Utara, di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Rabu (5/3).

High Level Meeting TPID dan TP2DD tersebut diadakan oleh Pemerintah bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara guna meningkatkan sinergi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas inflasi pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2025.

Pasalnya, pada periode menjelang HBKN, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa cenderung meningkat sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga-harga. Untuk itu, upaya pengendalian inflasi menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Meskipun saat ini mengalami deflasi, namun kita tetap perlu mewaspadai pergerakan komoditas-komoditas yang secara historis mengalami kenaikan harga pada periode HBKN Ramadan dan Idulfitri,” tutur Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Hasiando Ginsar Manik.

Baca Juga: Jaga Komitmen Pelayanan, BRI Insurance Bayarkan Klaim Asuransi Alat Berat Senilai Rp438juta di Rantau, Kalimantan Selatan

Dalam hal ini, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara telah menginstruksikan kepada seluruh TPID di wilayah Kalimantan Utara untuk melakukan langkah-langkah strategis guna memastikan ketersediaan stok komoditas pangan dan keterjangkauan harga di pasar seperti melalui Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

“Selain itu, untuk mengantisipasi penurunan harga berkepanjangan, dapat dilakukan peningkatan peran BUMD sebagai offtaker, sehingga para petani mendapatkan kepastian harga. Selain itu juga melalui pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG), terutama untuk penyimpanan komoditas yang lebih tahan lama,” tambah Deputi Ferry.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD.

Perlu dilakukan penguatan ekosistem digitalisasi daerah sehingga kualitas pelayanan publik dapat meningkat, di antaranya melalui kemudahan akses, perluasan produk dan infrastruktur, serta mendorong peran UMKM dalam e-catalogue.

Lebih lanjut, transformasi digital diharapkan dapat mendorong percepatan belanja daerah dan peningkatan rasio pajak lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas.