Proyek Gas Indonesia yang Capai US$32,42 Miliar Dinilai Menghambat Transisi Energi

Indonesia memiliki cadangan gas besar dengan kebutuhan biaya pengembangan infrastruktur mencapai US$32,42 miliar. Namun, laporan terbaru debtWATCH dan Trend Asia menyebutkan bahwa proyek gas dapat menghambat komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris.

Gas, terutama metana, berdampak signifikan terhadap perubahan iklim dan menghambat transisi ke energi terbarukan. Pembiayaan proyek gas melibatkan lembaga keuangan global seperti Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan World Bank Group (WBG).

Meski bank-bank tersebut telah menerbitkan kebijakan pengecualian untuk pendanaan energi kotor, proyek liquefied natural gas (LNG) tetap mendapat suntikan dana.

Baca Juga: Rencana Pemerintah Stop Ekspor LNG Dinilai Bakal Jamin Pasokan Energi Domestik

Diana Gultom dari debtWATCH Indonesia menilai pendanaan LNG memperpanjang ketergantungan pada energi fosil dan lebih menguntungkan negara maju.

"Dengan ekspansi LNG, Indonesia diarahkan untuk tetap menjadi eksportir gas bagi negara maju, bukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Ini bukan kedaulatan energi, tetapi eksploitasi ekonomi yang dikemas dalam retorika transisi energi," ujar Diana.

Pemerintah terus mengembangkan infrastruktur gas sejak 1960-an dan memasukkan gas sebagai bagian transisi energi dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) hingga 2060.

Namun, Novita dari Trend Asia menilai kebijakan ini bertentangan dengan citra pemerintah di forum internasional.

"Dalam forum internasional pemerintah menyatakan akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi dalam kebijakan nasional justru memasukkan gas sebagai ‘jembatan transisi’ yang membawa kita semakin jauh dari target penurunan emisi," tegasnya.

Baca Juga: PGN Targetkan Penjualan Gas Mencapai 917 BBTUD pada 2025, Naik 8%!

Emisi metana dari rantai pasok gas dinilai bertentangan dengan komitmen perbankan global yang mengaku menyelaraskan pendanaan dengan Perjanjian Paris.

Investasi Proyek Gas LNG di Indonesia:

1. Tangguh LNG, Papua Barat – US$8 miliar (BP Indonesia, ADB, JBIC, IFC)
2. Bontang LNG, Kalimantan Timur – US$4 miliar (Pertamina, ADB, HSBC)
3. LNG Abadi (Blok Masela), Maluku – US$19,8 miliar (Inpex, JBIC, KEXIM)
4. PLTG Arun & Bangkanai – Rp2,6 triliun (PLN, Standard Chartered)

Selain risiko emisi, proyek gas juga rawan korupsi. Kasus pengadaan LNG 2011–2021 yang menyeret mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan menjadi bukti celah korupsi dalam investasi energi fosil.

"Indonesia kaya dengan potensi energi bersih seperti air, matahari, angin, dan laut. Kita harus berani keluar dari skema energi fosil yang berorientasi bisnis dan mega-proyek semata," pungkas Diana.