Jaga Stabilitas Harga dan Industri, Kadin Minta Ekspor Dibatasi!

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberi rekomendasi kepada Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, untuk menerapkan pembatasan atau moratorium sementara ekspor kelapa bulat.

Menurut Kadin, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga, ketahanan pangan, serta keberlanjutan industri kelapa di dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati, menyampaikan bahwa pihaknya telah bersurat kepada Mendag pada tanggal 17 Maret 2025 lalu. Sebelumnya, pada 13 Maret, bersama dengan Asosiasi Petani Kelapa Indonesia dan Himpunan Industri Pengelola Kelapa Indonesia, Kadin menggelar pertemuan di Jakarta dan speakat mendukung hilirisasi sektor kelapa.

Baca Juga: Krisis Bahan Baku, Kemenperin Usulkan Moratorium Ekspor Kelapa Bulat

Mereka juga menandatangani kerja sama untuk menjamin ketersediaan bahan baku kelapa bagi industri dalam negeri.

Devi menyebut jika ada beberapa alasan utama yang mendasari usulan pembatasan ekspor kelapa bulat di antaranya produksi terbatas yang mana panen kelapa dalam negeri mengalami penurunan akibat cuaca buruk, serangan hama, dan faktor alam lainnya, sementara permintaan domestik terus meningkat.

“Kemudian alasan stabilitas harga. Kenaikan harga kelapa yang tidak terkendali bisa merugikan industri pengolahan kelapa dalam negeri yang membutuhkan bahan baku dengan harga terjangkau,” ujar Devi dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (25/3/2025).

Baca Juga: Barantin Dorong Hilirisasi, Ekspor Produk Turunan Kelapa Indonesia Makin Luas

Alasan berikutnya adalah ketahanan pangan. Pasalnya, kelapa adalah komponen penting dalam industri pangan sehingga perlu dipastikan pasokannya tetap tersedia bagi produsen makanan dan minuman.

Tak hanya itu, alasan lainnya adalah peningkatan produksi. Dengan pembatasan ekspor sementara, sektor kelapa bisa fokus pada peningkatan produksi secara berkelanjutan melalui metode budidaya yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

“Alasan terakhir adalah kesejahteraan petani. Pengaturan pasokan kelapa yang lebih baik diharapkan dapat memberikan kestabilan ekonomi bagi petani yang sering terdampak fluktuasi harga,” tuturnya.

Dengan adanya moratorium ini, pihaknya berharap industri kelapa nasional bisa lebih berkembang, harga tetap stabil, dan Indonesia dapat lebih mandiri dalam sektor hilirisasi kelapa.