Dukung Swasembada Pangan, Kementerian PU Siap Genjot Rehabilitasi Irigasi di Jatim

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur irigasi untuk mewujudkan swasembada pangan di Jawa Timur (Jatim).

Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah bupati di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Dody menjelaskan bahwa percepatan rehabilitasi jaringan irigasi memiliki dasar hukum kuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025. Inpres ini menjadi acuan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem irigasi hingga ke saluran tersier di daerah.

“Dengan adanya Inpres ini, kami memiliki payung hukum yang jelas untuk mengintervensi jaringan irigasi yang ada,” ujar Dody.

Baca Juga: Kementerian PU dan Badan Bank Tanah Bakal Optimalisasi 33 Ribu Hektar Lahan untuk Infrastruktur Nasional

Kementerian PU pun berkomitmen mendukung target swasembada pangan Jatim dengan meningkatkan infrastruktur irigasi yang mendukung produktivitas pertanian, terutama padi. Pada 2025, produksi Gabah Kering Panen (GKP) ditargetkan mencapai 12,6 juta ton.

Untuk itu, Dody menyebut pihaknya siap mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar, khususnya untuk sektor sumber daya air yang berdampak langsung pada pertanian.

Gubernur Khofifah menyambut baik respons cepat Kementerian PU. Ia menilai dukungan DAK sangat dibutuhkan untuk mempercepat perbaikan irigasi yang rusak dan pembangunan saluran baru.

“Kami memerlukan dukungan konkret, terutama dalam bentuk DAK, agar target produksi gabah tercapai,” kata Khofifah.

Baca Juga: Dorong Swasembada Pangan, Pemerintah Siapkan Rp22 Triliun Hanya untuk Perbaiki Irigasi

Sejumlah kepala daerah turut menyampaikan kondisi infrastruktur irigasi di wilayahnya. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menyoroti Pulau Bawean yang masih bergantung pada air hujan.

“Kami berharap pembangunan jaringan irigasi permanen agar produksi pangan lebih stabil,” ujar Fandi.

Sementara itu, Bupati Malang, Sanusi, mengeluhkan rusaknya bendungan dan tanggul akibat banjir. “Banyak infrastruktur rusak, produksi pertanian menurun karena hanya bisa panen sekali setahun,” katanya.

Dengan berbagai tantangan yang disampaikan, dukungan konkret dari pemerintah pusat—baik regulasi maupun anggaran—diyakini menjadi kunci keberhasilan program swasembada pangan.

“Tanpa infrastruktur irigasi yang memadai, produktivitas akan sulit terdongkrak. Kami pastikan pembangunan berjalan simultan dengan kebutuhan daerah,” tutup Dody.