China Buka Pintu Negosiasi dengan AS, Tegaskan Tak Ada Pemenang dalam Perang Dagang

Pemerintah Tiongkok menyatakan kesiapan untuk membuka kembali jalur dialog dengan Amerika Serikat terkait sengketa tarif impor, namun menegaskan bahwa pendekatan ancaman dan tekanan maksimal dari Washington tidak akan membuahkan hasil. Dalam konferensi pers Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Selasa, 16 April 2025, Juru Bicara Lin Jian menegaskan bahwa perang dagang tidak pernah menghasilkan pemenang dan harus diakhiri melalui pendekatan yang setara dan saling menghormati.

“Perang tarif ini dimulai oleh AS. Tiongkok telah mengambil langkah balasan yang diperlukan demi mempertahankan hak dan kepentingan sahnya serta keadilan dan keadilan internasional. Ini sepenuhnya sah dan dibenarkan,” ujar Lin Jian, dikutip Kamis (17/4/2025). 

Pernyataan itu merupakan tanggapan atas pernyataan Presiden AS yang dikutip oleh Sekretaris Pers Gedung Putih bahwa “bola ada di tangan Tiongkok, dan merekalah yang perlu membuat kesepakatan dengan kami. Kami tidak harus membuat kesepakatan dengan mereka.”

Baca Juga: Trump Ngamuk! China Kini Kena Tarif Hingga 245%

Lin menanggapi dengan menekankan bahwa posisi Tiongkok tetap konsisten: Tiongkok tidak menginginkan perang dagang, tetapi juga tidak gentar menghadapinya. “Jika AS sungguh ingin menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan negosiasi, mereka harus berhenti menggunakan tekanan maksimal, berhenti mengancam dan memeras, serta mencari dialog dengan Tiongkok berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan keuntungan bersama,” ujarnya.

Sinyal pembukaan jalur diplomatik ini muncul di tengah memanasnya tensi dagang setelah Presiden Donald J. Trump kembali mengeluarkan Perintah Eksekutif yang memberlakukan tarif impor hingga 245% terhadap produk dari Tiongkok. Langkah ini dilakukan menyusul keputusan Beijing untuk membatasi ekspor sejumlah mineral penting ke Amerika Serikat, termasuk gallium, germanium, antimon, dan enam jenis logam tanah jarang beserta magnetnya.

Menurut fact sheet yang dirilis Gedung Putih, kebijakan tarif ini dilandasi penyelidikan menyeluruh di bawah Section 232 Trade Expansion Act 1962 yang tengah dijalankan Departemen Perdagangan AS. Tujuannya adalah menilai dampak ketergantungan pada impor mineral terhadap keamanan nasional, serta mengevaluasi potensi gangguan rantai pasok dan manipulasi pasar oleh negara asing.

“Apakah tindakan perdagangan seperti tarif atau pembatasan impor diperlukan, akan ditentukan dari hasil investigasi ini demi memperkuat pasokan dalam negeri dan mengurangi risiko keamanan nasional,” tulis Gedung Putih.

Baca Juga: China Jadi Sasaran, Ternyata Inilah Rencana Besar Trump Soal Kebijakan Tarif

Pemerintah AS menuding Tiongkok kerap menggunakan dominasinya dalam rantai pasok mineral sebagai alat tekanan ekonomi terhadap negara lain. Praktik pembatasan ekspor sepihak, overkapasitas, hingga manipulasi harga disebut menjadi bagian dari strategi sistematis yang membahayakan industri pesaing.

Melalui kebijakan tarif hingga 245%, AS resmi menggantikan skema tarif timbal balik dengan pendekatan selektif berbasis risiko. Tarif ini menyasar produk-produk yang dianggap strategis dan bernilai tinggi bagi ketahanan industri nasional.

Pemerintahan Trump sebelumnya telah menerapkan kebijakan serupa melalui kenaikan tarif baja dan aluminium, serta peluncuran Fair and Reciprocal Trade Plan. Kini, AS juga sedang menyelidiki impor tembaga, kayu, dan turunannya sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi domestik.

Dengan langkah terbaru ini, Gedung Putih menegaskan komitmennya untuk menghadapi praktik perdagangan yang tidak adil, sekaligus menyiapkan strategi jangka panjang dalam menghadapi babak baru perang dagang global.