Sekda Jabar: Rp5,1 Triliun APBD Jabar 2025 untuk Rakyat, Bukan Lembur Pakuan

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dilakukan secara akuntabel, transparan, dan efisien. 

Hal ini sejalan dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ terkait penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah.

“Kami melakukan efisiensi sangat signifikan mencapai Rp5,1 triliun dan prosesnya langsung dipimpin oleh Pak Gubernur. Seluruh hasil efisiensi ini direalokasikan untuk program-program prioritas demi kesejahteraan rakyat Jawa Barat,” kata Herman, Sabtu (19/4/2025).

Adapun alokasi realokasi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur sebesar Rp3,6 triliun, sektor pendidikan sebesar Rp1,3 triliun, kesehatan Rp122,9 miliar, penyediaan cadangan pangan Rp46,1 miliar, serta bidang lainnya yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Herman juga meluruskan kabar yang menyebut anggaran hasil efisiensi digunakan untuk keperluan Lembur Pakuan.

“Itu tidak benar. Informasi tersebut keliru,” Realokasi juga mencakup sektor pariwisata dan kebudayaan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat, seperti penataan kawasan wisata, pentas seni, hingga riset budaya untuk penerbitan buku,” tegasnya.

Salah satu program unggulan yang turut mendapat dukungan adalah kegiatan "Nganjang Ka Warga" yakni safari pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. 

Herman menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan kunjungan dinas biasa, melainkan layanan jemput bola yang dilengkapi dengan hiburan dan edukasi pembangunan.

Baca Juga: Pertamina, Hyundai, dan Pemprov Jabar Kolaborasi Bangun Ekosistem Waste-to-Hydrogen di Bandung

“Sudah dua kali dilaksanakan, dan antusiasme warga luar biasa tinggi. Ini akan terus dilakukan setiap minggu di 27 kabupaten/kota,” ujarnya. 

Efisiensi besar juga terjadi di sektor perjalanan dinas, yang ditekan hingga Rp390 miliar atau berkurang lebih dari 51% dari total sebelumnya. Proses pergeseran APBD ini, menurut Herman, telah dilakukan sesuai prosedur, melalui dua kali konsultasi ke Kemendagri, dan dilaporkan secara resmi kepada DPRD.

“Pak Gubernur bahkan mengunggah prosesnya di media sosial. Semua warga bisa akses struktur anggaran di Website JDIH Pemda Jabar. Kami sangat transparan,” pungkasnya.