PLTU Cirebon I Pensiun Dini, Bahlil Kejar Green Loan ADB

Komitmen pemerintah untuk mendekarbonisasi sektor ketenagalistrikan mulai terlihat nyata. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi telah menandatangani Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 10 Tahun 2025 terkait rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon I berkapasitas 650 megawatt (MW).

“Beberapa hari yang lalu saya menandatangani suatu keputusan untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon I sebesar 650 MW,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/4/2025).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat transisi ke energi baru terbarukan (EBT), sejalan dengan komitmen global dalam menghadapi krisis iklim.

Baca Juga: RUKN 2060 Terbit! Tapi Masih Ada Celah Pembangunan PLTU Baru

Meski belum merinci jadwal pelaksanaan dan besaran pendanaannya, Bahlil menegaskan keputusan tersebut telah didasarkan pada kalkulasi ekonomi yang matang. Pemerintah saat ini sedang bernegosiasi dengan Asian Development Bank (ADB) sebagai calon penyedia pendanaan utama untuk proyek ini.

“Kita sudah menandatangani (Permen) sebagai bagian daripada syarat untuk mendapatkan pinjaman (green loan) dari ASEAN Development Bank. Nah, kita sudah berhitung secara ekonomi jadi batubara diganti dengan energi berterbarukan,” katanya.

Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tersebut secara spesifik hanya mengatur pensiun dini PLTU Cirebon I. Untuk pembangkit lain, Bahlil menyebut pemerintah tengah menyusun peta jalan (roadmap) transisi energi yang akan disesuaikan dengan ketersediaan pendanaan.

Baca Juga: IESR Pertanyakan Kenapa PLTU Baru Masih Diberi Ruang

“Yang lainnya kita buat roadmap-nya. Kalau ada uangnya, kita pensiunkan. Kalau nggak ada, jangan. Nanti PLN susah cari duitnya,” imbuhnya.

Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan kelanjutan dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh program transisi energi yang telah disusun tetap dilaksanakan secara konsisten.

Namun demikian, Bahlil menegaskan bahwa percepatan transisi energi tidak bisa dilakukan secara gegabah tanpa dukungan pendanaan dan teknologi yang memadai.

“Kami akan senang untuk melakukan penyesuaian cepat dengan memakai energi terbarukan kalau ada uang yang murah, ada dana yang murah, teknologi yang murah, oh kita akan cepat. Tapi kalau teknologinya mahal, uangnya lambat, nanti kita pikir-pikir lagi untuk bagaimana kita melakukan percepatan. Ini fair aja, karena Amerika juga berpikir mungkin nantilah kita memikirkan itu,” tutupnya.