Lawan Pinjol Ilegal, Pemerintah Dorong 80 Ribu Kopdes di Seluruh Desa

Pemerintah mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai pusat ekonomi multifungsi yang tak hanya memperkuat distribusi pangan dan pupuk bersubsidi, tetapi juga mencegah jeratan pinjaman online ilegal di desa-desa.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan negara hadir langsung di tengah rakyat tanpa terhambat birokrasi berbelit.

“Kopdes ini bukan koperasi biasa. Ini motor ekonomi desa, tempat rakyat bisa akses sembako, pupuk, LPG, dan layanan keuangan mikro tanpa bergantung pada rentenir atau pinjaman online ilegal,” tegas Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, akrab disapa Mas Dar, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Baca Juga: Meluncur 12 Juli, 74 Ribu Desa Wajib Punya Kopdes Serba Bisa

Melalui Kopdes, pemerintah menargetkan distribusi pangan yang lebih efisien, serapan gabah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta ketersediaan sembako dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Tak hanya itu, Kopdes juga akan dilengkapi unit simpan pinjam yang memberikan akses keuangan mikro yang aman dan legal bagi masyarakat desa.

Program ini didorong oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025, dengan target ambisius membentuk lebih dari 80.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia. Pemerintah juga menargetkan penguatan koperasi yang sudah ada serta reaktivasi koperasi mati suri.

Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih Diharapkan Tekan Peran Tengkulak

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa Kopdes akan dilengkapi berbagai fasilitas strategis seperti toko sembako, apotek, klinik, gudang pertanian, hingga agen pupuk dan unit bisnis lokal lainnya.

“Pak Presiden tidak ingin ada warga desa yang terjebak kemiskinan atau kekurangan gizi. Kopdes harus menjadi pusat kehidupan yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” kata Zulkifli Hasan.

Ia juga menekankan bahwa dengan model ini, desa bukan lagi “halaman belakang” pembangunan, tetapi menjadi garda depan kemandirian ekonomi nasional.