Kinerja 6 Bulan Prabowo-Gibran, Komunikasi Publik dan Kontroversi Para Menteri Jadi Catatan

Prabowo juga berkali-kali menekankan perlunya menyampaikan secara tepat kepada publik terkait program prioritas dan apa-apa yang telah dicapai pemerintah. “Dalam gebrakan awal pemerintahan, Prabowo meluncurkan program-program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis (CKG), serta kebijakan efisiensi anggaran,” jelas Johan.

Program unggulan lainnya yang perlu disosialisasikan lebih masif adalah pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dan pembangunan 3 juta rumah. “Citra koperasi perlu diangkat kembali dan pemerintah perlu belajar dari pengalaman KUD (koperasi unit desa) dan BUMDES (badan usaha milik desa) sebelumnya,” terang Johan.

Pembentukan koperasi desa menjadi tugas Menkop Budi Arie dan Mendes Yandri Susanto, serta dibantu menteri lain seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Program 3 juta rumah ditangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Baca Juga: Mensesneg Bantah Kabinet Renggang Imbas Pernyataan Cak Imin

“Figur-figur tersebut juga dinilai kontroversial, karena itu menjadi perhatian agar tidak terlalu berdampak pada kebijakan yang dijalankan,” lanjut Johan. Maruarar dinilai negatif 64,1 persen dan Trenggono 50,3 persen, selain itu ada pula Menteri HAM Natalius Pigai (55,1 persen).

Nama-nama lain yang mendapat penilaian negatif adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (57,7 persen), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (52,8 persen), dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (47,5 persen).

“Menjadi pegawai negeri atau ASN masih menjadi pilihan bagi banyak orang, apalagi di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan maraknya PHK,” pungkas Johan. Pemerintah memutuskan mempercepat jadwal pengangkatan CPNS setelah muncul keresahan para pendaftar.

Serangkaian PHK terjadi di sektor tekstil, bahkan pabrik terbesar Sritex pun mengalami guncangan. Perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dikhawatirkan berdampak pada industri padat karya.