Kengawuran Presiden Trump, Bikin Isu Kemanusiaan Dipinggirkan, Berganti Apa-Apa Transaksional dan Kompetitif

Pakar Hubungan Internasional/Synergy Policies Dinna Prapto Raharja menyoroti bahwa dunia saat ini tengah limbung akibat kebijakan unilateral Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dalam waktu singkat, Trump telah menandatangani 142 Executive Orders jumlah tertinggi sepanjang sejarah AS dalam 100 hari pemerintahan tanpa melalui debat legislatif.

Kebijakan-kebijakan ini bukan hanya mengubah lanskap politik domestik AS, tetapi juga menciptakan gelombang guncangan internasional.

"Trump menarik AS keluar dari WHO dan Paris Agreement, memangkas besar-besaran anggaran USAID, dan menghentikan berbagai proyek bantuan luar negeri seperti perubahan iklim dan bantuan ke China. Ini adalah sinyal kuat kembalinya proteksionisme dan berakhirnya era kerja sama multilateral” ujar Dinna dalam sesi diskusi di Jakarta.

Menurutnya, sistem ketergantungan global yang dibangun sejak Perang Dunia II kini mulai dirombak secara sepihak oleh AS.

Tatanan ekonomi internasional yang dahulu berpijak pada kerja sama dan trust kini digantikan oleh isolasionisme dan kompetisi.

Dampak langsung dari kebijakan Trump adalah kerusakan pada tatanan hubungan internasional yang selama ini menjadi landasan bagi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Indonesia kini menghadapi situasi darurat diplomasi akibat hilangnya prinsip win-win dalam hubungan antarnegara.

"Dalam kondisi ini, bahkan isu-isu strategis seperti pertahanan dan keamanan menjadi ajang perlombaan baru. Produk-produk strategis seperti drone, big data, dan luar angkasa kini dikuasai penuh dan tidak lagi dipertukarkan secara terbuka. Risiko pre-emptive strike pun meningkat, dan Indonesia harus mulai mewaspadai eskalasi senjata yang tidak terduga” tambahnya.

Tak hanya itu, Dinna juga menyoroti kerapuhan demokrasi di tengah naiknya politik transaksional. Isu-isu kemanusiaan seperti HAM, kesetaraan gender, disabilitas, dan lingkungan hidup terpinggirkan, seakan dapat dipisahkan dari agenda ekonomi dan politik. Padahal, martabat manusia adalah pilar utama dari stabilitas global.