Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tak Cukup dengan Aturan, Wamen PPPA Sodorkan Perempuan untuk Cegah Korupsi

Tak Cukup dengan Aturan, Wamen PPPA Sodorkan Perempuan untuk Cegah Korupsi Kredit Foto: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan menghadiri kegiatan Sinergi dan Aksi Pencegahan Korupsi: Perempuan Berintegritas, Pilar Utama Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam kesempatan tersebut, Wamen PPPA menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai pilar kunci dalam membangun integritas dan mencegah korupsi.

Baca Juga: KKP Dukung Desa Kertasana Jadi Pusat Budidaya Ikan Mas Koki

Menurutnya pemberdayaan perempuan bukan sekadar isu kesetaraan, tetapi juga investasi bagi ketahanan bangsa.

“Korupsi tidak cukup dilawan hanya dengan aturan. Kita butuh gerakan kolektif, dan perempuan adalah agen utama integritas, baik di rumah tangga, komunitas, hingga pemerintahan,” ujar Wamen PPPA, dikutip dari siaran pers KemenPPPA, Rabu (14/5).

Wamen PPPA menyoroti perlunya sistem yang mendukung partisipasi perempuan secara bermakna dalam pembangunan dan pemerintahan. Ia mencontohkan bagaimana target 30% keterwakilan perempuan dalam pemerintahan perlu dikawal, tidak hanya sebagai angka, tetapi sebagai kebijakan yang sistematis dan terintegrasi hingga ke daerah.

“Sistem itu harus mengikat siapa pun pemimpinnya, agar kebijakan partisipasi perempuan berjalan konsisten. Kita tidak bisa mengandalkan semangat individu semata,” ungkap Wamen PPPA.

Dalam forum tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa penguatan integritas harus dilakukan dari berbagai lini. 

“Kami percaya bahwa integritas tidak hanya dibangun lewat regulasi, tetapi juga melalui budaya yang tumbuh dari peran serta aktif masyarakat, terutama perempuan,” ujar Menteri PANRB.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. 

“Pencegahan korupsi harus dimulai dari hulu. Perempuan memiliki kekuatan sosial yang luar biasa dalam menjaga nilai-nilai kejujuran dan etika sejak dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga,” ungkap Kepala BPKP.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

Advertisement

Bagikan Artikel: