Menteri PPPA Ungkap Solusi Persoalan Kekerasan Perempuan dan Anak Perlu Pendekatan Kolaboratif

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Arifah Fauzi mengadakan pertemuan dan dialog dengan Gubernur dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, pada Sabtu (10/05/2025).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas upaya bersama dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, termasuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur.

Baca Juga: KKP Dorong Pelaku Usaha Arwana Super Red Miliki Izin Resmi

Menteri PPPA menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan perempuan dan penguatan kapasitas keluarga menangani permasalahan kekerasan yang menimpa perempuan dan anak.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama. Kami mengajak seluruh kepala daerah khususnya Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak melalui implementasi kebijakan dan program di daerah masing-masing,” ujar Menteri PPPA, dikutip dari siaran pers KemenPPPA, Rabu (14/5).

Berdasarkan data SIMFONI PPA, tercatat sebanyak 1002 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anakterjadi di Kalimantan Timur yang paling banyak terjadi di Kota Samarinda dengan jumlah 245 kasus sepanjang tahun 2024. 

Sedangkan hingga Maret 2025 terdapat 224 kasus kekerasan dengan jumlah terbanyak ada di Kota Samarinda sebesar 50 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian dan penanganan lintas sektor secara terintegrasi.

Menteri PPPA mengungkapkan solusi terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus dibangun melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil.  

Untuk menjawab berbagai tantangan terkait perempuan dan anak, Kemen PPPA tengah memfokuskan upaya pada tiga program prioritas, yaitu; Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai penguatan pelaksanaan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA) dan integrasi dengan program pembangunan desa lainnya; Perluasan Pemanfaatan Call Center SAPA 129 untuk memastikan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diakses lebih luas dan responsif; dan Pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.

“Ketiga inisiatif ini dirancang untuk memperkuat sistem perlindungan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban. Sebuah platform kolaboratif, layanan pengaduan yang cepat, dan data yang terintegrasi merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Harapannya, pemerintah daerah juga dapat mendukung dan mengimplementasikan kebijakan pusat ke daerahnya masing-masing,” ujar Menteri PPPA.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen penuh untuk mendukung kebijakan dan program yang bertujuan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya adalah implementasi program pendidikan gratis yang dikenal dengan nama "Gratispol".