Kementerian UMKM Fokus Tingkatkan Usaha Kecil Menengah dan Rasio Kewirausahaan

"PR kita juga adalah mendampingi usaha ultra mikro dan mikro untuk mendapatkan perlindungan dan legalitas usaha melalui penerbitan NIB dan sertifikasi dasar. Sementara untuk pengusaha kecil dan menengah didorong untuk dapat memperluas pasar dengan memanfaatkan kebijakan alokasi belanja pemerintah dan BUMN sebesar 40 persen untuk produk UMKM termasuk juga layanan pendampingan pemasaran untuk meningkatkan akses ke pasar global,” kata Arif Rahman Hakim.

Di tempat yang sama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkap bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa ini sangat besar terutama terkait peta ketenagakerjaan nasional. 

Saat ini sebanyak 85 persen dari total tenaga kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMA/sederajat. Sementara lulusan S1 sekitar separuhnya masih bekerja sehingga angka pengangguran di Indonesian menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu dipecahkan.

"Kondisi pekerja kita sebenarnya tidak baik-baik saja, tetapi kita harus melakukan upaya nyata untuk mengubah keadaan ini tidak sekadar menjadi pengkritik, yang tidak akan mengubah keadaan," kata Yassierli.

Untuk itu Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian UMKM berkolaborasi dalam pengembangan kewirausahaan dan UMKM. Kesepakatan kerja sama telah ditandatangani pada 25 Maret 2025 yang mencakup program pengembangan kewirausahaan.

"Kami telah berkomunikasi dengan Kementerian UMKM, untuk menumbuhkan kewirausahaan sebanyak 5.000 orang saja butuh upaya hingga 3 bulan, jadi bayangkan kalau ada 1 juta lebih berapa lama effort yang harus kita lakukan," katanya.