Apindo Minta Pemerintah Beri Stimulus untuk Sektor Hotel dan Ritel di Jakarta

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi sektor perhotelan dan ritel di Jakarta yang semakin tertekan. 

Menanggapi data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta yang menyebutkan bahwa 97 persen anggotanya menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 30 persen, Shinta meminta pemerintah segera turun tangan memberikan stimulus.

"Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan, terutama untuk sektor hotel yang sedang menghadapi masa-masa sulit," ujar Shinta, ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025). 

Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyiapkan berbagai bentuk insentif atau stimulus untuk menopang industri tersebut.

Menurutnya, upaya pemulihan harus dilakukan dari dua sisi: permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, Shinta menilai perlu ada dorongan untuk meningkatkan tingkat hunian hotel, salah satunya melalui insentif bagi kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) yang menjadi andalan Jakarta. Ia juga menyebut pentingnya menurunkan harga tiket pesawat untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik.

Dari sisi penawaran, ia menekankan perlunya pengurangan beban biaya operasional hotel seperti pajak daerah, biaya energi, dan upah tenaga kerja. 

"Kami harap ada insentif fiskal untuk meringankan beban pengusaha hotel," ujarnya.

Selain sektor hotel, Shinta juga menyoroti tekanan yang dialami sektor ritel. Ia merespons laporan rencana penutupan delapan gerai Matahari dengan mengatakan bahwa tekanan terhadap sektor ritel tidak hanya berasal dari penurunan daya beli, tetapi juga persaingan ketat dengan platform penjualan daring.

"Selama Ramadan kemarin, kami melihat permintaan jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini jadi sinyal bahwa daya beli masyarakat belum pulih," jelasnya.

Shinta menegaskan bahwa kondisi di Jakarta merupakan cerminan dari situasi nasional. Oleh karena itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelamatkan sektor-sektor yang terdampak.