Menteri Maman Ungkap Empat Masalah Utama UMKM Hari Ini

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi dasar hukum dalam upaya mencapai target tersebut. Dalam Perpres itu, salah satunya disebutkan tentang otoritas Kementerian UMKM untuk mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar mengalokasikan minimal 40 persen belanja barang/jasa pada produk UMKM.

“PP Nomor 7/2021 ini memberi kami kekuatan untuk mengintervensi sistem pengadaan pemerintah agar lebih berpihak pada UMKM. Tapi sekali lagi, tantangannya adalah pengawasan dan konsistensi implementasi di lapangan,” katanya menambahkan.

Menteri Maman pada kesempatan itu juga menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dari kalangan akademisi, praktisi, dan komunitas intelektual termasuk Ikadokansi. Ia menyebutkan bahwa para doktor yang tergabung dalam Ikadokansi merupakan pemikir strategis di bidang ekonomi dan akuntansi yang berperan penting dalam mengawal arah kebijakan transformasi UMKM Indonesia.

“Sebagai Menteri, saya bukan Superman. Saya butuh dukungan dari para pejuang intelektual seperti Bapak dan Ibu sekalian. Karena hanya dengan kerja kolektif, ekosistem UMKM kita bisa dibangun secara berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya.