Produk Kayu RI Hadapi Penyelidikan Antidumping di AS, Kemendag Lakukan Ini

Ekspor produk kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif (hardwood and decorative plywood) asal Indonesia menghadapi penyelidikan berlapis antidumping dan antisubsidi oleh Amerika Serikat (AS) yang dinisiasi Departemen Perdagangan AS (United States Department of Commerce/USDOC) pada 11 Juni 2025.

Menanggapi hal ini, Kementerian Perdagangan, melalui Direktorat Pengamanan Perdagangan,  mendukung penuh para pelaku usaha Indonesia dengan memberikan pendampingan dalam  menghadapi penyelidikan tersebut.

Baca Juga: Business Matching Jembatan Penting Pelaku UMKM Kenal Pasar Global

“Kemendag akan memberi pendampingan kepada pelaku usaha Indonesia dalam menyusun pembelaan dan pengisian kuesioner. Kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif merupakan salah satu produk unggulan ekspor Indonesia ke AS dan pemerintah akan senantiasa selalu memberikan pembelaan,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim, dikutip dari siaran pers Kemendag, Kamis (19/6).

Selain Indonesia, penyelidikan USDOC ini juga ditujukan untuk Tiongkok dan Vietnam berdasarkan  petisi dari Coalition for Fair Trade in Hardwood and Plywood (CFTHP) yang disampaikan ke USDOC pada 22 Mei 2025.

Dalam dokumen inisiasi penyelidikannya, USDOC mencantumkan 204 pos tarif Harmonized Tariff  Schedule of the United States (HTS-US) yang akan diselidiki. Beberapa jenis produk yang menjadi fokus penyelidikan meliputi kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif serta panel kayu veneer (veneered panels). Namun, daftar ini masih dapat berubah sesuai perkembangan penyelidikan.

Selain itu, margin dumping yang akan dikenakan terhadap produk Indonesia diperkirakan mencapai  84,94 persen, ditambah dengan 12 program yang terindikasi subsidi. Salah satu hal baru dalam  penyelidikan ini adalah temuan bahwa beberapa dari 12 program tersebut merupakan program  Pemerintah Tiongkok yang dinilai sebagai subsidi transnasional oleh AS.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Reza Pahlevi Chairul menyampaikan, Direktorat  Pengamanan Perdagangan Kemendag akan terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga  terkait, asosiasi, serta perusahaan-perusahaan yang terdampak.

“Selain negosiasi terkait tarif sektoral dan resiprokal yang terus berjalan, seluruh pemangku  kepentingan yang terlibat diharapkan dapat bersinergi bersama dalam menghadapi kasus  antidumping dan antisubsidi ini demi menjaga kelancaran akses pasar kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif ke AS,” ujar Reza.