Faktor Ekonomi Pemicu Utama Kekerasan Perempuan dan Anak, Ini Solusi Kemen PPPA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengungkapkan faktor ekonomi merupakan pemicu utama kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sehinggga Kementerian PPPA mendukung program Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi (LAKSMI) yang diinisiasi oleh Kementerian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga: Kasus Mama Khas Banjar Bisa Bikin UMKM Tumbuh dan Berkembang

Selain Kementeran PPPA, program tersebut juga didukung Eramet, serta Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAP), dengan fokus pada pelatihan perempuan pelaku UMKM di DKI Jakarta dan Maluku Utara.

“Perempuan merupakan tiang negara, oleh karenanya pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi kunci kesejahteraan bagi keluarga dan mendukung pembangunan bangsa. Sayangnya, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat 11.850 kasus kekerasan terjadi pada perempuan dan anak dari Januari hingga 12 Juni 2025, dengan faktor ekonomi sebagai pemicu utama. Maka dari itu kami mendukung Program LAKSMI yang diinisiasi Kemen UMKM, karena bukan hanya akan melatih perempuan untuk mandiri secara ekonomi, namun juga mengurangi kekerasan, dan memperkuat usaha kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri PPPA di Jakarta, dikutip dari siaran pers Kementerian PPPA, Rabu (25/6).

Menteri PPPA menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kapasitas perempuan pelaku UMKM melalui program LAKSMI merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada 21 April 2025 oleh Kemen PPPA dan Kemen UMKM. Program ini akan dijalankan sebagai proyek percontohan di Maluku Utara dan DKI Jakarta dengan menargetkan 1.200 pengusaha mikro perempuan yang akan menerima pelatihan dan seleksi berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, program LAKSMI tidak hanya memberikan pelatihan, namun juga modal, dan pendampingan agar perempuan dapat berdaya secara ekonomi.

“Kami tidak ingin berhenti di penandatanganan nota kesepahaman. Kita akan kuatkan kolaborasinya dengan berbagai pihak. Saat ini yang menjadi lokasi pilot project-nya adalah Maluku Utara dan DKI Jakarta. Nanti setelah ini kita bisa ke provinsi-provinsi lainnya. Mudah-mudahan dengan kita bersinergi dan berkolaborasi dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tingkat akar rumput khususnya terkait kesejahteraan perempuan dan anak,” kata Menteri PPPA.

Menteri UMKM, Rahman Abdurrahman menegaskan bahwa meskipun 64,5 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, tapi pengembangan usahanya masih terhambat oleh keterbatasan akses keuangan, manajemen usaha, dan pendampingan. Berdasarkan data World Bank dan World Economic Forum tahun 2023, 740 juta perempuan di dunia belum memiliki rekening bank, sementara 73 persen pelaku UMKM perempuan mengalami keterbatasan akses terhadap mentor bisnis yang berdampak pada rendahnya daya saing usaha. Hal ini menjadi tantangan signifikan bagi perempuan pelaku UMKM di pasar.

“Program LAKSMI ini diharapkan bisa menjadi salah satu penguatan kapasitas pengusaha mikro perempuan yang berkelanjutan dan inklusif. Artinya, tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menekankan aspek pemerataan gender. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendampingi pengusaha mikro perempuan, mulai dari saat peluncuran hingga pendampingan intensif selesai. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para kolaborator yang telah berkontribusi,” jelas Menteri UMKM.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos mendukung upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan di daerah melalui pelatihan wirausaha.