Manuver The Fed Jadi Sorotan, Wacana Pelonggaran Aturan Leverage Bank Mengancam Ekonomi AS

Federal Reserve (The Fed) akan mempertimbangkan proposal pelonggaran aturan leverage bagi bank-bank besar. Ia berpotensi memberi kemenangan besar bagi industri perbankan setelah lama memperjuangkannya di Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari Reuters, Kamis (26/6), pejabat bank sentral terkait akan membahas perubahan pada Supplementary Leverage Ratio (SLR). Ia merupakan aturan yang mewajibkan bank menyimpan modal terhadap semua aset, termasuk yang dianggap relatif bebas risiko seperti obligasi pemerintah (Treasury).

Baca Juga: Medco Power (MEDP) Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar, Tawarkan Bunga hingga 9,25%

Aturan ini awalnya dirancang sebagai mekanisme pengaman, namun menurut kalangan industri menilai bahwa aturan itu justru membatasi kemampuan bank untuk memperlancar perdagangan obligasi, terutama saat pasar sedang mengalami tekanan.

Ketua The Fed, Jerome Powell mengatakan pihaknya akan memajukan proposal perubahan formula dari SLR. Proposal ini sebelumnya pernah diajukan namun gagal diloloskan di 2018/

"Akan lebih baik jika rasio leverage berfungsi sebagai pengaman cadangan, bukan sebagai batas utama. Itulah yang ingin dicapai oleh proposal ini," kata Powell.

Salah satu opsi yang tengah dikaji termasuk mengecualikan obligasi pemerintah dari perhitungan dari SLR. Hal itu juga bisa dilakukan dengan menyesuaikannya dengan tingkat risiko sistemik dari masing-masing bank.

Namun, rencana ini mengundang kritik. Senator Amerika Serikat, Elizabeth Warren mengungkapkan keprihatinannya terkait dengan wacana tersebut.

"Jika aturan ini dilonggarkan, bank-bank besar bisa meningkatkan utang, membayar lebih kepada pemegang saham dan eksekutif, serta membahayakan perekonomian," tulis Warren.

"Tidak ada alasan valid bagi regulator untuk mengambil risiko ini terhadap publik dari Amerika Serikat," tuturnya.

Baca Juga: Bumi Resources Siapkan Obligasi Rp350 Miliar untuk Akuisisi Perusahaan Tambang Australia

The Fed sebelumnya pernah melonggarkan aturan terkait secara sementara saat pandemi COVID-19. Kini mereka berupaya mencari solusi jangka panjang atas keluhan pasar terkait likuiditas obligasi pemerintah.