Siap Jalankan Zero ODOL 2026, JNE Klaim 11 Ribu Armada Telah Memenuhi Standar

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) yang akan diberlakukan secara nasional mulai 2026. 

Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi, menyampaikan bahwa kebijakan Zero ODOL bukan sekadar regulasi, melainkan bagian dari upaya bersama untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan melindungi infrastruktur jalan.

"Kami menyambut baik kebijakan Zero ODOL yang akan diberlakukan secara penuh pada tahun 2026. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen JNE dalam menciptakan sistem logistik yang aman dan berkelanjutan," ujar Eri kepada Warta Ekonomi, Rabu (25/6/2025).

Baca Juga: Sambut Zero ODOL 2026, Pemerintah Diminta Benahi Sistem Logistik dan Aturan Main

Dari sisi operasional, JNE menyatakan bahwa lebih dari 11.000 armada miliknya, mulai dari sepeda motor hingga truk, telah memenuhi standar dimensi dan beban yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menjadi bagian dari penyesuaian strategis perusahaan guna menyukseskan transisi menuju logistik berstandar Zero ODOL.

"Kami memastikan bahwa setiap kendaraan yang digunakan dalam rantai distribusi kami telah memenuhi standar dimensi dan beban yang berlaku," tambah Eri.

Selain itu, perusahaan memperkuat strategi distribusi melalui optimalisasi aset dan pemanfaatan moda transportasi darat, laut, dan udara. JNE juga terus berinovasi dalam proses pengiriman paket, termasuk peremajaan armada dan pelatihan bagi pengemudi serta vendor.

"JNE terus melakukan inovasi melalui berbagai strategi distribusi yang efektif dalam mengirimkan paket seluruh pelanggan," ungkap Eri.

Baca Juga: Zero ODOL Dinilai Tak Akan Tercapai Lewat Pendekatan Instan, Ini 9 Rencana Aksi Pemerintah

Sebagai langkah konkret, JNE memperluas jangkauan distribusi ke lebih dari 8.000 titik di seluruh Indonesia untuk mendukung efisiensi pengiriman pada tahap mid-mile dan last-mile delivery.

Meski demikian, Eri mengakui bahwa tantangan penerapan Zero ODOL tidak merata, terutama di luar wilayah Pulau Jawa. Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar mempercepat pembangunan infrastruktur serta memberikan insentif bagi perusahaan yang aktif melakukan peremajaan armada.

"Kami percaya bahwa dengan sinergi antara pelaku usaha, regulator, dan masyarakat, transisi menuju ekosistem logistik yang lebih aman, efisien, dan adil dapat tercapai secara menyeluruh," pungkasnya.