Menuju Energi Bersih, PLN dan DPRD Bandung Barat Pastikan Proyek PLTA Cisokan Tak Abaikan Warga

Komitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur energi dan kepentingan masyarakat kembali ditegaskan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) bersama Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Dalam audiensi lanjutan yang berlangsung di kantor PLN Unit Pelaksana Proyek Pembangunan Jawa Bagian Tengah 1 (UPP JBT 1), kedua belah pihak membahas secara mendalam pengelolaan quarry Gunung Karang sebagai sumber material pembangunan PLTA Cisokan.

Setelah sesi dialog di kantor PLN, rombongan melanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi quarry yang berada di Desa Karangsari, Kecamatan Cipongkor. 

Audiensi ini bukan hanya membahas aspek teknis, tetapi juga menggali aspirasi warga, khususnya soal dampak lingkungan seperti debu, getaran, dan kebisingan yang dikhawatirkan mengganggu kehidupan sehari-hari.

Ketua Komisi III DPRD Bandung Barat, Pither Tjuandys yang hadir dalam acara menekankan bahwa diperlukan perjanjian yang jelas antara PLN dan pihak masyarakat atas pengelolaan quarry Gunung Karang. Menurutnya dengan adanya perjanjian, maka kendala yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Baca Juga: PT Berkat Cawan Energi Salurkan Hewan Kurban untuk Masyarakat Sekitar Proyek PLTA Cimandiri 3

"Jadi harus ada tanda tangan bersama antara PLN, pihak desa, Camat, Jadi bisa dipertanggung jawabkan, clear," kata Pither, Kamis (26/6/2025). 

Menanggapi hal ini, Manager Unit Pelaksana Proyek Pembangunan Jawa Bagian Tengah 1 (PLN UPP JBT 1), Nugroho Budi Sulaksono mengatakan bahwa PLN sudah melakukan pendataan terhadap keluhan  masyarakat ini. Ia juga mengatakan perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pengelolaan quarry Gunung Karang ini akan segera dimulai pekan depan. 

"Sementara ada 24 warga yang mengadu rumahnya terdampak, sudah kami cek kondisinya dan dalam satu atau dua minggu ke depan akan diperbaiki," ungkap Budi.

Selain perbaikan rumah warga, Budi juga mengatakan PLN telah membangun klinik darurat dan juga tim pengelola aduan bagi masyarakat yang merasa terdampak oleh pembangunan.

Baca Juga: PLTA Batoq Kelo 300 MW Resmi Dimulai, Target Operasi 2030

Ketua Komisi IV DPRD Bandung Barat, Nur Djulaeha yang juga turut hadir mengatakan bahwa pemerintah Bandung Barat mendukung pembangunan PLTA Cisokan. Menurutnya PLTA Cisokan akan memberikan dampak yang masif pada sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Dirinya turut mengapresiasi langkah PLN yang telah berproses untuk menindaklanjuti aduan masyarakat. Ia juga mengatakan akan mengadakan pertemuan internal dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti keluhan warga

"Khususnya dengan Dinkes dan Disnaker, ya. Mengenai kesehatan dan ketenagakerjaan yang di lokasi pembangunan PLTA Cisokan," pungkasnya.