Hashim Blak-blakan, Sebut Indonesia Tertinggal dari India Bahkan Vietnam!

Pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo menilai Indonesia tertinggal jauh dalam pengembangan ekosistem pemikiran strategis. Ia menyebut jumlah lembaga pemikir (think tank) di Tanah Air masih minim dibandingkan negara-negara lain, bahkan tertinggal dari India dan Vietnam.

Hashim mengungkapkan bahwa Indonesia hanya memiliki sekitar 37 lembaga think tank. Jumlah itu terpaut lebar dari Amerika Serikat yang memiliki lebih dari 2.000 lembaga, Tiongkok sekitar 1.400, India sekitar 600, dan Vietnam mencapai 180.

“Ini bukan hanya soal angka. Ini adalah gambaran kapasitas bangsa dalam membangun arah dan dasar kebijakan secara ilmiah dan terstruktur,” tegas Hashim, yang juga merupakan adik kandung Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dalam peluncuran Prasasti Center for Policy Studies pada Senin (30/6/2025). 

Baca Juga: Dihadapan Hashim, Bill Gates Blak-blakan Mau Bangun PLTN, Sinyal Kuat Kerja Sama?

Hashim menyampaikan bahwa think tank berperan penting dalam menjembatani ilmu pengetahuan, inovasi, dan kebijakan publik. Ia menilai kehadiran Prasasti Center menjadi langkah awal dalam membangun institusi kebijakan yang objektif dan berpihak pada kepentingan nasional.

“Ini adalah awal dari perjalanan panjang menjadikan pemikiran sebagai fondasi, dan kebijakan sebagai jalan menuju Indonesia yang lebih kuat,” ujar pendiri Arsari Group tersebut.

Baca Juga: Kemenkeu Buka Blokir Anggaran 99 Kementerian dan Lembaga Nilainya Capai Rp129 Triliun

Dalam struktur kelembagaannya, Prasasti Center turut menggandeng tokoh-tokoh lintas sektor sebagai penasihat dan pengawas. Nama-nama seperti mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Duta Besar RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto, serta Presiden Komisaris Astra Prijono Sugiarto tercatat sebagai anggota Dewan Penasihat.

Sementara itu, dari kalangan ekonom, Prasasti Center melibatkan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dan ekonom senior Sudrajad Djiwandono dalam jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Pakar.