AESI: Penetapan Harga Listrik Baterai Tak Bisa Sepihak

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membahas regulasi penetapan harga listrik berbasis battery energy storage system (BESS) sebagai bagian dari upaya mendorong transisi energi di Indonesia. Pembahasan harga ini menjadi sorotan para pelaku industri energi terbarukan karena belum adanya skema tarif resmi untuk sistem pembangkit listrik berbasis baterai.

Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari, mengatakan pemerintah harus melibatkan semua pihak terkait dalam penetapan harga listrik berbasis baterai di Indonesia.

"Iya wajib (Melibatkan seluruh pihak terkait)," ujar Mada kepada Warta Ekonomi, Kamis (10/7/2025).

Baca Juga: Tarif PLTS-Baterai Disiapkan, Pelaku Usaha Dukung Penuh Regulasi Hybrid EBT

Mada mengatakan, proses penentuan harga tersebut masih dalam tahap pembahasan dan memerlukan perhitungan yang cermat dari sisi keekonomian.

“Untuk yang BESS memang sedang dalam pembahasan. Namun belum ditentukan nilainya,” ujarnya.

Meski begitu, ia menyatakan bahwa pihaknya belum dilibatkan dalam diskusi teknis terkait penetapan harga tersebut. 

“Kita belum dipanggil untuk didiskusikan tersebut,” lanjutnya.

Baca Juga: Harga Listrik PLTS + Baterai Segera Diatur, APLSI: Skema Ekonominya Harus Kompetitif

Sebelumnya, Ketua Umum sosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang, mengatakan regulasi ini penting untuk mempercepat transisi energi sekaligus membuka ruang partisipasi swasta secara lebih luas dan berkelanjutan.

Arthur menyebut, pengembangan pembangkit hybrid, terutama kombinasi antara PLTS dan baterai atau energi angin dan PLTS, merupakan masa depan dari sistem kelistrikan rendah karbon di Indonesia.

Meski begitu, ia berharap agar teknologi ini benar-benar dapat menjadi alternatif pengganti pembangkit berbasis fosil, maka faktor keekonomian dan struktur pasar harus menjadi perhatian utama.

“Variable renewable energy (VRE) seperti solar PV dan wind memerlukan battery storage demi meningkatkan keandalan listrik yang dapat menggantikan fossil baseload, namun skala ekonominya harus dipertimbangkan agar bisa menjadi alternatif yang kompetitif untuk sistem kelistrikan nasional,” ujar Arthur kepada Warta Ekonomi, Senin (07/07/2025).

Baca Juga: Pemerintah Godok Skema Tarif untuk PLTS-Baterai

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun regulasi harga keekonomian untuk sistem pembangkit listrik hybrid. Aturan ini sangat dinanti oleh para pelaku industri, mengingat selama ini belum ada kejelasan skema harga untuk kombinasi teknologi EBT dan baterai.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan bahwa pembahasan saat ini difokuskan pada struktur harga untuk kombinasi seperti PLTS dengan baterai, atau gabungan antara PLTS dan angin.

"Kami sekarang di Kementerian ESDM sedang mendiskusikan tentang harga listriknya. Jadi, yang masih ditunggu-tunggu ini memang harga listrik untuk hybrid system, bagaimana kalau kombinasi angin dengan PLTS, PLTS dengan baterai sebagai base load, ya, itu harganya berapa? Nah, ini kita sudah mengolah sekarang,” ujar Eniya dalam acara Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2025, di Jakarta, dikutip Minggu, (06/07/2025).

Baca Juga: Dukung Transisi Energi Ekonomi Hijau, Pertamina NRE-PTPN III Kembangkan PLTS 3 MW di KEK Sei

Eniya juga mengungkapkan bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah menargetkan kapasitas sistem penyimpanan energi mencapai 10,3 GW. Dari angka itu, sebesar 6,0 GW akan berasal dari BESS dan sisanya 4,3 GW dari PLTA pumped storage.

”Bapak Presiden sudah meresmikan pabrik baterai yang ada di Karawang (PT CATIB). Lalu selama ini juga ada beberapa pabrik baterai. Kita harapkan itu bisa memenuhi target juga untuk menghadirkan battery energy storage system. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi adalah, pemakaian BESS ini memang kombinasi nanti dengan EBT untuk bisa dijadikan base load,” ujarnya.