Ketimpangan Meningkat! Kemiskinan di Daerah Kaya SDA Malah Naik

Tingkat kemiskinan di wilayah kaya sumber daya alam seperti Maluku dan Papua kembali meningkat pada awal 2025, menandakan rapuhnya ketahanan ekonomi daerah yang bergantung pada sektor ekstraktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Maluku dan Papua naik dari 18,62% pada Januari 2024 menjadi 18,90% pada Januari 2025.

“Kenaikan ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa selama ini pembangunan di wilayah tersebut terlalu bergantung pada sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan smelter,” ujar Abra Talattov, Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF dalam Diskusi Publik, Selasa (29/7/2025).

Baca Juga: ESDM Pangkas IUP Tambang Jadi 4.250, Sistem Digital Disiapkan Lawan Korupsi

Abra menjelaskan, ketika terjadi guncangan harga komoditas tambang pada semester I 2025, wilayah-wilayah yang ekonominya bertumpu pada sektor tersebut langsung terdampak. Pendapatan masyarakat turun, peluang kerja menyusut, dan kemiskinan meningkat.

“Semester satu ini terjadi shock terhadap komoditas pertambangan. Harga mineral jatuh, pertumbuhan daerah melambat, dan pendapatan masyarakat menurun,” tambahnya.

Meski secara nasional tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47%, ketimpangan spasial masih mencolok. Daerah-daerah di Indonesia Timur, termasuk Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, tetap mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional.

Baca Juga: ESDM Respons Kasus Tambang Ilegal di IKN: Bukan Kewenangan Kami

Abra menilai strategi pembangunan yang terlalu fokus pada sektor ekstraktif bersifat jangka pendek dan rentan. Ketika harga global jatuh, dampaknya langsung terasa di daerah penghasil.

“Kebijakan peningkatan nilai tambah di sektor SDA memang instan meningkatkan PDRB, tapi juga membawa risiko tinggi jika terjadi guncangan,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya menetes (trickle-down) ke wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam.