Banyak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Hadapi Tekanan Psikologis saat Peradilan

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, jumlah kasus perceraian di Jawa Timur tercatat 79.270 kasus (2023), 79.309 kasus (2024), dan 38.087 kasus pada Januari–Juni 2025. Mayoritas pengajuan dilakukan oleh pihak perempuan, menunjukkan kerentanan sosial dan ekonomi yang masih tinggi. Sementara itu, angka dispensasi kawin tercatat masih signifikan meski menurun, yakni 8.753 kasus pada 2024, mayoritas melibatkan anak perempuan.

Data dari BPS 2024 juga menunjukkan bahwa perempuan mencakup 51% dan anak-anak mencapai 27,5% dari total penduduk Jawa Timur. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur tahun 2024 berada di angka 92,19—di atas rata-rata nasional—namun ketimpangan antarwilayah masih perlu menjadi perhatian. Sementara Indeks Perlindungan Anak (IPA) Jawa Timur tahun 2023 tercatat 67,03, lebih tinggi dari angka nasional (63,83), namun tetap menuntut peningkatan layanan dan intervensi berbasis bukti.

Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA menjadi ujung tombak layanan. Menteri PPPA mendorong penguatan kelembagaan UPTD PPA melalui dukungan anggaran, tenaga profesional, rumah aman, serta sistem pelaporan yang terintegrasi. Provinsi Jawa Timur bersama 18 kabupaten/kota juga menjadi penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik dan Fisik PPA Tahun 2025, yang diharapkan dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas layanan secara merata dan akuntabel.

Sebagai upaya strategis lainnya, Kemen PPPA mengembangkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk menguatkan pelaksanaan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA). RBI didesain menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk penanganan kekerasan, edukasi kesetaraan gender, penguatan komunitas, dan pemenuhan hak dasar di tingkat desa.