Banyak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Hadapi Tekanan Psikologis saat Peradilan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengungkapkan banyak perempuan dan anak korban kekerasan menghadapi tekanan psikologis berlapis saat memasuki proses peradilan.

Sehingga untuk meminimalkan dampak tersebut, diperlukan sinergi hukum, kelembagaan, serta layanan perlindungan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Baca Juga: Kemen Ekraf Perkuat Ekosistem Talenta Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi

"Oleh karena itu, kerja sama lintas lembaga ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan keadilan yang berpihak pada korban," ujar Menteri PPPA, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Selasa (5/8).

Momentum tersebut menjadi ajang bagi Menteri PPPA untuk menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, bertepatan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan jajaran pemerintah daerah di Jawa Timur.

“Salah satu fokus utama dari kerja sama ini adalah memastikan tersedianya tenaga paralegal yang profesional, terlatih, dan memiliki perspektif gender serta hak anak. Mereka akan menjadi pendamping korban dalam proses peradilan, sehingga akses terhadap keadilan menjadi lebih cepat, ramah, dan tidak memberatkankhususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem perlindungan yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga berbasis layanan yang inklusif, edukatif, dan berbasis komunitas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kerja sama ini sebagai langkah strategis memperkuat sinergi multisektor dalam menciptakan sistem perlindungan holistik bagi kelompok rentan.

“Kolaborasi adalah kunci. Kita ingin membangun sistem perlindungan yang tidak sektoral, tetapi menyeluruh, melibatkan semua unsur, dari pemerintah, pengadilan, akademisi, komunitas, hingga media,” ujar Gubernur Jatim.

Gubenur Jatim menekankan pentingnya pendekatan sistemik berbasis pentahelix, dengan menekankan bahwa perlindungan perempuan dan anak membutuhkan respon hukum, psikologis, edukatif, dan kultural secara bersamaan. Ia juga menyoroti data tingginya angka perceraian dan dispensasi kawin di Jawa Timur, yang menunjukkan urgensi penguatan ketahanan keluarga dan edukasi sejak dini.

“Masa depan Jawa Timur tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi, tetapi juga oleh cara kita memperlakukan perempuan dan anak-anak hari ini. Mari kita bangun Jatim sebagai rumah aman dan adil bagi semua,” ungkap Gubernur Jatim.