Bongkar Problem Dunia Usaha Jawa Barat, Dedi Mulyadi Soroti Aksi Premanisme hingga Distribusi Pajak

 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan pernyataan yang menarik perhatian publik.

Dedi menegaskan bahwa untuk menyelesaikan persoalan dunia usaha dan ketenagakerjaan, ia lebih memilih memosisikan diri seperti "seorang Ketua RT" ketimbang pejabat tinggi di balik meja.

"Karena bicara dunia usaha, dunia industri, dan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan SK. Harus turun ke bawah, memahami realitas di lapangan," tegas Dedi saat pembukaan acara APINDO Expo & UMKM Fair 2025 di Bandung, Selasa (5/8/2025).

Baca Juga: Dedi Mulyadi Dorong Jawa Barat Jadi Pusat Peradaban Estetika, Bukan Cuma Industri, Tapi Ikon Budaya!

Dedi menyoroti bahwa meski Jawa Barat kini mencatat prestasi investasi tertinggi secara nasional, mencapai Rp72,5 triliun, namun masih banyak masalah mendasar yang belum selesai. Mulai dari problem fiskal, sosial, hingga tekanan politik yang menghambat iklim investasi secara sehat dan berkelanjutan.

KDM, sapaan Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa digitalisasi sistem perizinan seperti OSS (Online Single Submission) belum sepenuhnya menjawab kebutuhan investor. Masih banyak pengusaha yang terhambat hanya karena proses unggah dokumen lambat, hingga pada akhirnya tetap harus "turun ke RT/RW" untuk menyelesaikan urusan teknis dan sosial.

Ia juga menyoroti praktik-praktik intimidasi terhadap perusahaan, mulai dari pungutan liar hingga tekanan dari oknum berkedok organisasi masyarakat.

"Saya keluarkan keputusan pembentukan Satgas Anti-Premanisme. Perusahaan dilarang mengeluarkan dana yang tidak sehat. Kalau ada intimidasi, laporkan ke Gubernur. Saya datang dengan pasukan," tegas Dedi.

Dalam kesempatan itu juga, Dedi mengumumkan kebijakan baru: penghapusan lamaran kerja manual mulai Agustus 2025. Pemprov Jabar membangun sistem digital berbasis data angkatan kerja yang akan diakses langsung oleh perusahaan.

"Orang melamar kerja diminta bikin SKCK, surat ini itu, tapi mereka belum tentu diterima. Ini jadi beban. Sekarang sistemnya dibalik, data dulu, lolos dulu, baru lengkapi syarat," ujarnya.

Kebijakan ini diambil setelah Gubernur menangani langsung konflik tenaga kerja di Karawang, Cianjur, dan Bogor, di mana perusahaan melakukan rekrutmen tanpa koordinasi dengan Pemprov.

Tak hanya itu, KDM menyoroti problem klasik: perusahaan sudah bayar pajak, tapi masyarakat sekitar pabrik tetap hidup dalam kekurangan. Ia mengusulkan sistem bagi hasil dana pajak yang transparan dan berkeadilan.

"Seringkali rakyat cuma tahu: ada pabrik, tapi kami hanya dapat bau dan pencemaran. Padahal kontribusi pajaknya besar. Harus diumumkan: air bersih, sekolah, beasiswa, itu dari pajak perusahaan, bukan dari Gubernur," ujarnya.
Baca Juga: Final Piala Presiden 2025, Dedi Mulyadi: Jawa Barat Sudah Menang sebagai Tuan Rumah

Ia bahkan melarang pemda menggunakan dana dari bagi hasil pajak untuk kunjungan kerja yang tidak produktif, dan akan mengatur Dana Desa Provinsi untuk fokus pada kebutuhan mendasar seperti air bersih, pendidikan, dan rumah rakyat miskin di sekitar kawasan industri.

Gubernur Jabar pun mengajak semua pihak untuk berhenti bersandar pada cara lama dalam menangani investasi. Menurutnya, transparansi, digitalisasi, dan kehadiran nyata pemimpin di lapangan adalah kunci membangun kepercayaan publik.

"Negeri ini bukan dibangun oleh Gubernur atau Bupati saja. Tapi gotong royong, termasuk kontribusi dari dunia usaha. Kalau rakyat paham itu, mereka akan menjaga industrinya. Bukan menggerogoti," pungkasnya.