Sekolah Rakyat Bagian Rencana Jangka Panjang Pembangunan Pendidikan Inklusif RI

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan Sekolah Rakyat benar-benar ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan.

Dirinya pun menekankan pentingnya kehadiran Sekolah Rakyat sebagai bentuk nyata pembangunan infrastruktur sumber daya manusia (SDM), tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan.

Baca Juga: Kemenpar Dorong Masyarakat Mandalika Ciptakan Ekosistem Wisata Berkelanjutan

Ini disampaikan Menko AHY saat meninjau langsung pelaksanaan program Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa waktu lalu.

“Sekolah Rakyat ini benar-benar ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan. Tidak hanya memberikan ruang kelas, tetapi juga ruang asrama, gizi yang baik, serta pembinaan karakter dan kepribadian. Kita ingin mereka tumbuh sehat, cerdas, unggul, dan siap menghadapi masa depan,” ujar Menko AHY, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Jumat (8/8).

Sekolah Rakyat di Lombok Barat saat ini menampung 100 siswa dalam empat rombongan belajar. Selain fasilitas kelas dan asrama, sekolah juga dilengkapi dengan laboratorium sains, komputer, ruang makan, serta lapangan olahraga.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial, yang menyediakan lokasi dan pengelolaan awal, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang melakukan renovasi dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Menko AHY juga menyatakan bahwa program ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang pembangunan pendidikan inklusif di Indonesia.

“Sementara ini bersifat temporer, kita gunakan fasilitas milik Kemensos. Ke depan akan dipersiapkan lokasi-lokasi yang lebih permanen dan pembangunan yang lebih terencana. Ini berlaku secara nasional, menyasar berbagai kabupaten, kota, dan provinsi,” jelasnya.

Dalam sesi tanya jawab bersama awak media, Menko AHY menyampaikan optimisme bahwa Sekolah Rakyat dapat membantu menurunkan angka pernikahan usia dini, khususnya di wilayah seperti NTB yang memiliki tantangan besar di bidang tersebut.