Platform Digital Buka Kesempatan Perempuan Pelaku Usaha Perluas Pasar

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menilai kehadiran platform digital telah membuka kesempatan bagi perempuan pelaku usaha untuk memperluas pasar. 

Pada kegiatan Financial Inclusion Talk dalam rangka Karya Kreatif Indonesia 2025 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (09/08/2025), Menteri PPPA mendorong perempuan untuk menjadi subjek aktif dalam ekosistem keuangan digital, bukan sekadar penerima manfaat.

Baca Juga: KKI Tunjukkan UMKM RI Pilar Pertumbuhan Ekonomi Masa Depan

"Melalui platform digital, perempuan pelaku usaha kini memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar, mengelola keuangan secara transparan, dan mendapatkan modal usaha dengan lebih mudah. Inovasi ini tidak hanya mendorong kesetaraan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas," ujarnya, dikutip dari siaran pers Kementerian PPPA, Selasa (12/8).

Tantangan terbesar jika merujuk pada Data Statistik Telekomunikasi Indonesia tahun 2023 adalah adanya adanya kesenjangan digital pengguna internet dimana laki-laki mencapai 72,07 persen, sedangkan perempuan baru 66,35 persen. 

Kondisi ini menurut Menteri PPPA diperparah oleh keterbatasan akses informasi, peluang ekonomi, dan stereotip gender yang menganggap perempuan kurang mampu mengelola layanan keuangan digital.

"Pendidikan dan pelatihan literasi keuangan digital harus dilakukan secara masif, terarah, dan berkelanjutan agar perempuan mampu menjadi agen perubahan dalam transformasi ekonomi digital. Dari kegiatan seperti Financial Inclusion Talk diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan aksi nyata untuk mencetak talenta digital perempuan yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing," ujar Menteri PPPA.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menekankan bahwa peningkatan literasi keuangan menjadi tantangan besar di tengah masifnya akses layanan keuangan digital. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun 80,5 persen penduduk Indonesia sudah memiliki akses layanan keuangan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan masih relatif rendah, yaitu sekitar 66 persen.