TKD 2026 Turun, Sultan: Pada Dasarnya Lebih Dari Separuh APBN Dialokasikan Untuk kebutuhan Di Daerah

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan pihaknya mengapresiasi rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2026 yang menitikberatkan pada upaya peningkatan produktifitas pertanian, infrastructur, hilirisasi mineral, kesehatan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Di sektor Pendidikan pemerintah menganggarkan lebih Dari Rp758 triliun. Pertama kali anggaran Pendidikan terbesar dalam sejarah RI. Tentunya ini menjadi kado spesial HUT RI ke 80 untuk Dunia Pendidikan Indonesia.

Meskipun pihaknya mengakui anggaran Transfer ke Daerah menurun drastis Dari 919,87 Triliun menjadi 649,99 Triliun atau minus 29,3 persen.

Sultan mengatakan pada dasarnya alokasi anggaran pemerintah pusat hampir lebih dari separuh anggaran diarahkan untuk kebutuhan Pembangunan Di Daerah.

"Pada prinsipnya secara keseluruhanan alokasi anggaran belanja Negara sesungguhnya lebih banyak diarahkan untuk masyarakat di daerah. hanya saja tidak melalui skema TKD, tapi melalui program Kementerian Dan lembaga," ujarnya.

Sebut saja Anggaran Ketahanan Pangan Dan Koperasi desa Merah Putih, program Sekolah Rakyat serta Makan Bergizi Gratis. Sehingga pada akhirnya anggaran mengalir hingga ke daerah dalam bentuk program yang lebih produktif Dan memiliki Dampak ekonomi significant", tegas Sultan.

Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan penyesuaian alokasi TKD harus menjadi pemantik Kemandirian Fiskal Daerah. Tentunya dengan pendekatan inovasi Dan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

"Pemerintah Daerah dituntut untuk semakin inovatif dalam memperoleh penerimaan daerah. Terutama dengan menyiapkan iklim investasi yang baik Dan ramah bagi investor di bidang pertanian perkebunan hingga pariwisata," tutupnya.