Tambang Ilegal Rugikan Negara Rp300 Triliun, Pemerintah Bergerak

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menertibkan praktik pertambangan ilegal (PETI) di sektor mineral dan batu bara yang banyak beroperasi di kawasan hutan. Jumlah tambang ilegal yang terdeteksi mencapai 1.063 dengan potensi kerugian negara sedikitnya Rp300 triliun.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, membenarkan temuan tersebut. Ia mengungkapkan banyak tambang di kawasan hutan beroperasi tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP).

”Karena banyak (tambang) setelah dicek oleh Satgas, IUP-nya belum ada,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Baca Juga: Perkuat Rantai Pasok PLTS 100 GW, Bahlil Sambangi Produsen Modul Surya di China

Selain merugikan negara, Bahlil menegaskan aktivitas PETI juga merusak lingkungan karena tidak ada kewajiban reklamasi seperti yang berlaku pada perusahaan berizin.

”Kemudian orang sudah melakukan penebangan, illegal mining. Nah ini kan kita harus tertibkan, karena terkait dengan pasal 33, bahwa Presiden pingin semuanya harus di tata dengan baik. Tujuannya apa? Agar lingkungan bisa kita jaga, tapi juga negara bisa mendapatkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga melayangkan ultimatum keras kepada aparat maupun aktor besar yang berada di balik tambang ilegal. Ia menegaskan tidak akan segan memberantas pihak mana pun yang melanggar aturan.

Baca Juga: ESDM Respons Kasus Tambang Ilegal di IKN: Bukan Kewenangan Kami

"Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama Rakyat," tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).