Fatal! Praktik Pemerasan Wamenaker Immanuel Ebenezer Ancam Iklim Investasi dan Ekonomi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyesalkan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, praktik pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan perizinan dapat merusak iklim usaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami menyesalkan terjadinya kasus ini. Dugaan adanya praktik pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan perizinan tentu sangat mengganggu iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini sedang tertekan,” kata Charles di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Baca Juga: KPK Ciduk Wamenaker Immanuel Ebenezer, Prabowo Ultimatum Semua Menteri dan Pejabat!

Charles menekankan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara negara agar menjaga integritas. Ia menegaskan Komisi IX DPR mendukung penuh langkah KPK dalam melakukan penegakan hukum.

“Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara negara untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Komisi IX mendukung penuh langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025), Ketua KPK Setyo Budiyanto mengumumkan penetapan 11 tersangka dari belasan orang yang diamankan sejak OTT pada Rabu malam. Salah satunya adalah Wamenaker Immanuel Ebenezer.

Baca Juga: Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer Usai Jadi Tersangka KPK

”Setelah melakukan pemeriksaan intensif dan gelar perkara, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah saudara IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) selaku Wamenaker,” kata Setyo.

Dalam kesempatan itu, KPK menghadirkan para tersangka yang sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan. Immanuel Ebenezer tampak menunduk dan menangis saat digiring menuju ruang konferensi pers, diapit oleh petugas KPK.

Kasus dugaan pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ini menambah panjang daftar praktik korupsi di sektor perizinan yang dinilai merugikan dunia usaha. Pemerintah bersama DPR berkomitmen memperbaiki tata kelola agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.