Ekonomi Syariah Dalam Pidato Presiden, INDEF: Buka Peluang 57 Negara OKI

Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF melaksanakan Diskusi Publik dengan tema "Ekonomi Syariah Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026".

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk respon dari pidato Presiden Prabowo tanggal 16 Agustus 2025 dan rilisnya RAPBN 2026.

Kepala CSED INDEF Prof. Nur Hidayah menyampaikan ekonomi syariah bukanlah sektor pelengkap atau pinggiran, melainkan memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional.

"Namun demikian, kontribusi ekonomi syariah dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 masih bersifat parsial dan terbatas, bahkan seolah dipandang sebagai pelengkap. Padahal, instrumen keuangan syariah seperti perbankan, sukuk, dan pasar modal syariah telah memberikan kontribusi besar yang dapat mendukung kebijakan fiskal negara.

"Inilah saat yang tepat untuk mendorong mainstreaming ekonomi syariah dalam arsitektur fiskal RAPBN, bukan hanya ditempatkan sebagai lampiran kebijakan sektoral. Tantangan terbesar adalah bagaimana pemerintah dapat menggeser paradigma dari parsial approach menuju integrated approach. Terdapat indikasi adanya policy gap antara pertumbuhan aset keuangan syariah yang berkembang pesat dengan pengakuan kebijakan yang masih terbatas,"

"Oleh karena itu, desain RAPBN 2026 perlu mengakomodasi instrumen syariah, baik komersial maupun sosial, sebagai bagian dari solusi fiskal untuk mengatasi ketimpangan, defisit, dan mendukung transformasi ekonomi,"

Sementara itu, peneliti CSED INDEF Abdul Hakam Naja menyatakan RAPBN 2026 menempatkan ekonomi syariah sebagai pendorong transformasi struktural melalui diversifikasi ekonomi dan akselerasi ekspor, dengan fokus pada kedaulatan pangan dan energi.

Ia menambahkan instrumen syariah seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) ritel (Rp1,16 triliun hingga Juni 2025), Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, SBSN, dan investasi di Islamic Development Bank (IsDB) (Rp1,69 triliun pada 2026) menjadi pilar pembiayaan utang sebesar Rp781,87 triliun.

Ekosistem haji dan umrah, dengan perputaran dana Rp70 triliun per tahun, menjadi fokus strategis, termasuk rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah RI.

Namun, keuangan dan perbankan syariah belum optimal sebagai penggerak ekonomi.

"Untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2029, pemerintah perlu memperkuat hilirisasi pangan, fesyen, kosmetik halal, dan pariwisata ramah muslim, serta memanfaatkan peluang perdagangan dengan 57 negara OKI," tegasnya.