Cetak Pemimpin Kesehatan Masa Depan, PERDOKJASI Perkuat Kurikulum Kedokteran

PERDOKJASI menekankan bahwa pembekalan bagi calon dokter tidak bisa berhenti hanya pada kemampuan klinis. Sejak di bangku kuliah, mahasiswa kedokteran perlu dipersiapkan agar kelak mampu mengambil peran strategis dalam tata kelola jaminan sosial dan perasuransian. Isu penting inilah yang menjadi fokus utama dalam pertemuan PERDOKJASI bersama Kolegium Dokter Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) di Jakarta, Selasa (26/8).

Ketua PP PERDOKJASI, Wawan Mulyawan, menegaskan perlunya penguatan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Menurutnya, tantangan sistem kesehatan nasional semakin kompleks sehingga dokter masa depan harus dibekali kompetensi lebih luas. “Dokter tidak cukup hanya memahami medis. Mereka juga harus siap terlibat dalam tata kelola pembiayaan kesehatan, jaminan sosial, dan perasuransian,” ujarnya.

“SKDI 2012 sudah mencakup pembiayaan kesehatan, asuransi, dan kesehatan kerja. Namun, belum menempatkan dokter secara spesifik dalam tata kelola jaminan sosial dan perasuransian. Jika gap ini tidak ditutup sejak pendidikan kedokteran, baik di tahap S1 maupun profesi dokter, maka lulusan akan kesulitan berkontribusi optimal di bidang pembiayaan dan klaim. Karena itu, penguatan harus dimulai sejak awal,” tegas Wawan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Targetkan 70.000 Dokter Spesialis dan 500 Rumah Sakit Berkualitas dalam 4 Tahun

Ia menambahkan, inisiatif penguatan SKDI oleh PERDOKJASI ini bukan sekadar langkah jangka pendek, melainkan bagian dari roadmap menuju pembukaan program Magister (S2) Kedokteran Asuransi di Indonesia.

“Kami melihat kebutuhan akademik dan praktik kedokteran asuransi yang makin besar. Roadmap ini akan mengawal terbentuknya prodi S2 Kedokteran Asuransi, sehingga Indonesia memiliki dokter di bidang ini seperti di Swiss dan Kanada,” jelasnya.

Senada dengan itu, Herkutanto, Dewan Pakar PERDOKJASI yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Konsil Kedokteran Indonesia periode 2014–2019, menilai pentingnya pendekatan multidisiplin dalam kurikulum kedokteran.

“Kedokteran asuransi tidak hanya soal medis, tapi juga hukum dan ekonomi. Dengan sembilan kluster pembelajaran, dari isu umum, dasar asuransi, hingga klaim dan kompensasi, mahasiswa kedokteran akan tumbuh sebagai dokter yang kompeten secara klinis sekaligus paham konteks hukum, sosial, dan ekonomi. Itulah fondasi untuk menyiapkan pemimpin masa depan,” ujarnya.

Komitmen yang sama juga ditegaskan oleh Efmansyah Iken Lubis, Ketua Kolegium Dokter KKI dengan pengalaman 14 tahun di dunia perasuransian.

“Kolegium siap berkolaborasi dengan PERDOKJASI dalam menyusun standar kompetensi baru. Ini momentum penting untuk memastikan sejak masa kuliah, calon dokter Indonesia sudah dibekali wawasan tata kelola jaminan sosial dan perasuransian,” jelas Iken.

Sementara itu, Titi Savitri, Wakil Ketua Kolegium Dokter KKI, menambahkan bahwa profil dokter abad ke-21 harus lebih luas dari sekadar klinisi.

Baca Juga: Presiden Prabowo: Tahun Ini Tambah 148 Program Studi Kedokteran dan Targetkan 30 Fakultas Kedokteran Baru

“Dokter muda harus dididik bukan hanya sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga pendidik, peneliti, agen perubahan, dan pemimpin sosial. Integrasi isu jaminan sosial dan asuransi ke dalam SKDI adalah langkah strategis ke arah sana, namun hal ini jangan sampai menambah lama masa pendidikan kedokteran baik di jenjang S1 maupun profesi dokter,” ungkapnya.

PERDOKJASI menegaskan visinya untuk menjadi organisasi kedokteran terdepan dalam jaminan sosial dan perasuransian. Melalui riset, publikasi, pelatihan, dan advokasi kebijakan, organisasi ini berkomitmen menjembatani keahlian medis dengan tata kelola pembiayaan kesehatan.

Dengan penguatan SKDI sejak bangku kuliah, dokter Indonesia generasi baru diharapkan bukan hanya handal di ruang praktik, tetapi juga siap tampil sebagai pemimpin dalam menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan perasuransian.