Sri Mulyani: Ekonomi RI Dibangun dengan Asas Kekeluargaan

Pemerintah menegaskan perekonomian Indonesia dirancang dengan asas kekeluargaan yang menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komite IV DPD bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, Selasa (2/9/2025), yang digelar secara daring.

Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama untuk memberikan perlindungan sosial sepanjang siklus kehidupan masyarakat. Skema ini, kata dia, berlaku mulai dari masa kehamilan, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia.

“Kalau bagian dari keluarga kita yaitu bangsa Indonesia yang belum mampu, mereka mendapatkan intervensi dari APBN secara langsung,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap di 2026 Tiap Penduduk RI Dapat Rp5–12 Juta dari APBN

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp508 triliun untuk program perlindungan sosial. Anggaran tersebut mencakup berbagai program, mulai dari bantuan gizi ibu hamil, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah, bantuan gizi sekolah, jaminan kehilangan pekerjaan, subsidi kursus keterampilan, hingga subsidi perumahan.

Bagi kelompok lanjut usia di atas 60 tahun, dukungan pemerintah meliputi bantuan gizi, program kursus, pendampingan atensi, hingga fasilitas pemakaman. Skema ini, menurut Sri Mulyani, menunjukkan keberpihakan negara terhadap masyarakat yang rentan secara ekonomi.

“Masyarakat yang tidak mampu dibantu, masyarakat yang mampu dalam hal ini dia memberikan bantuan bersama-sama dengan pemerintah,” tuturnya.

Baca Juga: Masyarakat Tak Mampu Jadi Prioritas Prabowo, Sri Mulyani Siap Gelontorkan Rp508 Triliun

Meski demikian, Sri Mulyani mengingatkan bahwa kapasitas APBN terbatas sehingga pemerintah harus menetapkan prioritas. Kebijakan tersebut, lanjutnya, tetap diselaraskan dengan program nasional presiden terpilih yang mendapatkan mandat rakyat.

Menurutnya, konsep ekonomi berbasis kekeluargaan yang dijalankan pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui alokasi fiskal, tetapi juga melalui kolaborasi antara negara dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat berjalan inklusif tanpa meninggalkan kelompok yang lemah.