Dana Pemerintah Parkir di BI, Pertumbuhan Ekonomi Tertahan

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, turut menyoroti pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai perlambatan ekonomi Indonesia tak lepas dari kebijakan fiskal dan moneter yang menyebabkan minimnya uang beredar. Ia menyoroti praktik pemerintah yang membiarkan dana penerimaan negara mengendap di Bank Indonesia (BI) hingga mencapai Rp800 triliun.

"Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengkritik kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya hingga moneter dari Bank Indonesia (BI) yang berkontribusi terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi. Perlambatan disebabkan oleh besarnya dana pemerintah yang berasal dari penerimaan negara hanya diendapkan di bank sentral, nilainya pernah menyentuh Rp800 triliun," jelas Ibrahim dikutip dari keterangan resmi, Jumat (12/9/2025).

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan (yoy), meningkat tipis dibanding kuartal I/2025 yang hanya 4,87% yoy. Namun, menurut Ibrahim, capaian tersebut belum optimal karena lambatnya belanja pemerintah dan kebijakan moneter yang mendorong perbankan lebih memilih instrumen BI ketimbang penyaluran kredit.

"Minimnya uang yang beredar beberapa waktu belakangan membuat otoritas fiskal maupun moneter berdosa, karena memicu kecilnya pertumbuhan ekonomi. Khususnya, saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi)," jelas Ibrahim.

Ia menilai penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi salah satu faktor yang membuat dana perbankan terjebak dalam instrumen investasi, bukan mengalir ke sektor riil.

"langkah BI menerbitkan instrumen utang seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), turut mendorong perbankan justru ramai-ramai menaruh dananya pada instrumen tersebut, bukan justru menyalurkannya ke kredit untuk sektor riil sehingga ekonomi melambat yang berdampak terhadap daya beli menurun.

Dari sisi fiskal, Ibrahim menekankan perlunya percepatan belanja negara agar dana hasil pajak maupun utang tidak hanya parkir di BI. Ia mendukung usulan penempatan sebagian dana pemerintah sebesar Rp200 triliun pada enam bank himpunan milik negara (himbara), yakni Mandiri, BNI, BRI, BTN, BSI, dan BSN

"Dana itu akan efektif berada di himbara dengan harapan disalurkan untuk kredit kepada sektor riil," ucap Ibrahim.