Volume Penjaminan KUR Jamkrindo Capai Rp100 Triliun Hingga Agustus 2025

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatat volume penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp100 triliun sepanjang Januari–Agustus 2025. Penjaminan tersebut menjangkau 1,58 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menyerap tenaga kerja hingga 7,9 juta orang.

Sekretaris Perusahaan Jamkrindo, Krisna Johan, menyatakan program KUR menjadi instrumen penting untuk memperkuat permodalan usaha dalam kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

“Sebagai perusahaan penjaminan, Jamkrindo memiliki peran menjembatani UMKM layak (feasible) untuk memperoleh akses pembiayaan. Kehadiran Jamkrindo membantu pelaku UMKM yang mengalami kesulitan ketiadaan atau kekurangan agunan (unbankable) agar dapat memperoleh akses permodalan yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha,” ujar Krisna, Senin (15/9/2025).

Baca Juga: Dorong Ketahanan Pangan, Jamkrindo Jamin Sektor Pertanian Rp35,78 Triliun

Selain membuka akses pembiayaan, Krisna menekankan bahwa penjaminan KUR juga meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit. “Penjaminan yang diberikan oleh Jamkrindo juga mendorong bank dan lembaga keuangan lainnya untuk lebih masif dan inklusif dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM,” katanya.

Sejak diluncurkan pertama kali pada KUR generasi 1, Jamkrindo telah menjadi salah satu lembaga utama yang ditunjuk pemerintah dalam program penjaminan tersebut. Hingga Agustus 2025, total volume penjaminan KUR Jamkrindo mencapai Rp1.125 triliun dengan lebih dari 32,1 juta debitur UMKM yang terjamin. Program ini turut menciptakan 47,3 juta lapangan kerja di berbagai sektor.

Baca Juga: Layanan Penjaminan Jamkrindo Capai Rp126,4 Triliun per Juli 2025

“Hal ini membuktikan bahwa penjaminan kredit merupakan instrumen yang efektif dalam mendukung keberlanjutan usaha UMKM dan membuka peluang kerja bagi masyarakat,” ujar Krisna.

Jamkrindo, yang berdiri sejak 1970, juga terlibat dalam berbagai program strategis pemerintah selain KUR, seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Selama menjalankan fungsi penjaminan, perusahaan tetap mencatatkan kinerja keuangan positif dengan menerapkan assessment yang memadai kepada lembaga keuangan penyalur kredit serta prinsip know your customer kepada nasabah.