Purbaya: Defisit APBN Agustus 2025 Tembus Rp321,6 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp321,6 triliun atau setara 1,35% dari produk domestik bruto (PDB). Data ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9/2025).

“Defisit APBN Rp321,6 triliun atau 1,36% dari PDB. Keseimbangan primer masih Rp22,6 triliun,” ujar Purbaya dikutip, Senin (22/9/2025).

Ia menambahkan, masih ada indikasi belanja pemerintah yang perlu dipercepat agar keseimbangan primer sesuai dengan desain anggaran 2025.

Baca Juga: Defisit Anggaran di APBN 2026 Sebesar 2,68 Persen

Mengutip dari data yang dipaparkan Purbaya, hingga akhir Agustus, pendapatan negara tercatat Rp1.638,7 triliun atau 57,2% dari outlook. Angka ini turun 7,8% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang Rp1.330,4 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp1.135,4 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp195 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp308,3 triliun.

Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp1.960,3 triliun atau 55,6% dari outlook. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp1.445,1 triliun, terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp690,7 triliun dan non-kementerian/lembaga Rp754,3 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah telah tersalurkan Rp515,2 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024, belanja negara tumbuh tipis 1,5%. Namun, pertumbuhan lebih terlihat pada pos PNBP yang naik 20,1%. Sebaliknya, penerimaan perpajakan masih melemah dengan kontraksi 3,6% pada penerimaan pajak dan 5,1% pada kepabeanan dan cukai.

Baca Juga: Menkeu Pastikan Optimalisasi Anggaran Tak Perlebar Defisit

Kementerian Keuangan juga melaporkan pembiayaan anggaran hingga akhir Agustus mencapai Rp425,7 triliun atau 64,3% dari target. Angka ini meningkat 44,3% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Purbaya menekankan, akselerasi belanja menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan primer tetap dalam jalur yang ditetapkan.

“Jadi kalau lihat dari sini sih, harusnya kan negatif keseimbangan primer sampai dengan akhir tahun. Jadi masih ada indikasinya adalah masih ada belanja pemerintah yang mesti dipercepat lagi supaya keseimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran tahun 2025,” kata Purbaya.