Banggar DPR: Gaya Koboi Purbaya Longgarkan Kebijakan Uang Ketat

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyinggung gaya kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat paripurna pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026, Selasa (23/9/2025). Said menyebut gaya koboi Purbaya diyakini mampu melonggarkan kebijakan moneter yang ketat dan menjaga stabilitas pembiayaan negara.

"Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyadari tidak mudah mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan melalui SBR. Sebab, pada saat yang sama, kita perlu menjaga likuiditas perbankan tersalurkan ke sektor riil Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat," kata Said dikutip Rabu (24/9/2025).

Baca Juga: Menkeu Purbaya Mengaku Pakai Konsep Sumitronomics sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia

Sebagai informasi, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tahun anggaran 2026 sudah disepakati berada pada level moderat 6,9%. Angka tersebut dipandang sebagai batas atas secara psikologis untuk menjaga biaya dana yang ditanggung APBN tetap terkendali.

Di momen yang sama, Purbaya pun mengucapkan terima kasih karena DPR sudah memberikan kritik terhadap gaya koboinya. Dia meminta DPR untuk terus mengawasinya agar tercipta keseimbangan fiskal yang baik.

“Saya terima kasih atas dukungannya. Sehingga saya gak terlalu koboy banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR, dari Banggar, sehingga ada kontrol juga ke kami,” kata Purbaya.

Purbaya juga meminta DPR memantau penyerapan anggaran kementeriannya agar dana tidak mengendap di perbankan atau rekening pemerintah.

“Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu. Jangan kayak kemarin-kemarin, sudah mau runtuh ekonominya baru kita tahu,” ujarnya.

Baca Juga: DPR Ultimatum Purbaya: Boleh Koboi Asal Ada Isinya!

Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan dan DPR untuk mencegah kebijakan fiskal yang berlebihan sekaligus memastikan dana publik tersalurkan ke masyarakat.

“Kami akan jalankan masukan DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita sama, menciptakan masyarakat adil dan makmur secara merata,” tutur Purbaya.