Pemerintah Genjot Inklusi Keuangan untuk Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

Pemerintah terus memperkuat pondasi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Langkah ini tidak hanya bergantung pada kebijakan makroekonomi, tetapi juga pada upaya memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang merata terhadap layanan keuangan formal.

“Inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan telah menjadi bagian integral dalam RPJMN dan RPJPN 2025–2045, serta RPJPD Kabupaten/Kota 2025–2045 sebagai salah satu indikator utama pembangunan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rakornas TPAKD 2025 bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan Daerah” di Jakarta, Jumat (10/10).

"Peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mencerminkan capaian positif salah satu Asta Cita Presiden,” tambahnya. 

Baca Juga: Bank Dunia Ramal Ekonomi RI di Bawah 5%, Kemenkeu: Mereka Gak Tau Fiskal Kita

Melalui sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat nyata dari kebijakan keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan capaian signifikan, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%. Angka ini menandakan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Namun, tantangan masih tersisa karena tingkat literasi keuangan baru mencapai 66,64%, menyisakan kesenjangan sekitar 26,1 poin persentase yang perlu dijembatani melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai program pun terus dijalankan untuk memperluas akses keuangan, baik berbasis konvensional maupun syariah. Salah satu program unggulan adalah Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang telah menjangkau 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Pemerintah menargetkan 98% pelajar memiliki rekening pada tahun 2027.

Selain itu, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) juga menunjukkan hasil positif. Hingga kini, total penyaluran kedua program tersebut mencapai Rp46,71 triliun (K/PMR) dan Rp3,71 triliun (K/PSP) kepada 1,8 juta debitur. Capaian ini diharapkan semakin memperkuat perekonomian masyarakat dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

Baca Juga: Airlangga: Jumlah Penduduk Miskin Turun Jadi 23,85 Juta, Didorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Kuat

Menko Airlangga juga mendorong TPAKD di seluruh daerah agar berperan aktif dalam mendukung agenda prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, perluasan energi bersih melalui PLTS Desa, serta kedaulatan pangan lewat Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat).

“Saya mengapresiasi atas telah selesai terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Saya berharap TPAKD seluruh Indonesia dapat turut serta menjadi kontributor nyata dalam memperjuangkan transformasi struktural secara menyeluruh untuk Indonesia Emas 2045,” pungkas Airlangga.