Bank Dunia Ramal Ekonomi RI di Bawah 5%, Kemenkeu: Mereka Gak Tau Fiskal Kita

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi proyeksi Bank Dunia (World Bank) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,8% pada 2025 dan 2026. 

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan bahwa bank dunia tidak mengetahui secara pasti kondisi fiskal Indonesia. 

"World Bank kan nggak tahu tentang fiskal kita. Jadi, ya kita sebagai outsider melihat itu bagus, jadi kita dapat feedback,” Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Ia menjelaskan, kondisi fiskal Indonesia saat ini sedang diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai stimulus. Salah satu langkah nyata adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank milik negara (Himbara). 

Baca Juga: Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK Dorong Intermediasi Keuangan ke Sektor Prioritas

“Kondisi fiskal Indonesia yang tengah dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui berbagai stimulus dan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank milik negara (Himbara),” tambahnya. 

Dengan berbagai langkah tersebut, Febrio optimistis target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap bisa tercapai, yakni sebesar 5,2% pada 2025 dan 5,4% pada 2026.

Menurutnya, proyeksi lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia kerap meleset dari realisasi ekonomi Indonesia. Meski demikian, pemerintah tetap menganggapnya sebagai masukan yang berguna.

"Kita optimis untuk 2025 kita bisa 5,2%. World Bank itu kalau kalian lihat juga beberapa tahun terakhir kan selalu miss. Ya sudah lah bagus itu sebagai feedback, kita senang banyak orang yang liatin ekonomi Indonesia berarti mereka tertarik,” terangnya.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tangguh, Airlangga: Kita Masih Bisa Jaga Momentum

Febrio juga menegaskan bahwa Bank Dunia bukan lembaga audit atau pengawas kebijakan fiskal nasional. Ia menyebut, lembaga tersebut memiliki kepentingan tersendiri dalam berinvestasi dan menjalin kerja sama dengan Indonesia.

"World Bank itu bukan auditor atau lembaga pengawas fiskal. Mereka punya kepentingan juga untuk menanamkan investasi di Indonesia. Tapi kalau kita tanya soal bunga atau syarat pinjamannya terlalu mahal, ya tentu kita juga punya hak untuk menolak," tuturnya. 

Lebih lanjut, Febrio menyebut bahwa selain Bank Dunia, lembaga internasional lain seperti OECD, IMF, dan ADB juga terus memantau perkembangan ekonomi Indonesia karena besarnya potensi investasi di Tanah Air.

"OECD itu perpanjangan tangan dari negara-negara maju. Mereka terus memantau karena ingin tahu seperti apa peluang investasi di Indonesia. Begitu pula IMF dan ADB, yang setiap tahun menyalurkan pembiayaan miliaran dolar untuk proyek-proyek pembangunan di sini," pungkasnya.